Breaking News:

OTT KPK di HSU

Ketua YLC Peradi Banjarmasin Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kabupaten HSU

OTT KPK di HSU. Ketua Young Lawyers Committe DPC Peradi Banjarmasin, M Pazri, minta pihak lain yang terlibat korupsi agar diusut tuntas.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
Capture Youtube BPost
OTT KPK di HSU. Garis pembatas KPK berwarna merah terpasang menyilang di depan pintu ruang kerja Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (15/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - OTT KPK di HSU. Terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan mendapat sorotan dari praktisi hukum yang juga Ketua Young Lawyers Committe DPC Peradi Banjarmasin, M Pazri. 

Pihak KPK telah menetapkan tiga tersangka, termasuk di antaranya Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), setelah dilakukan OTT di ruangan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten HSU, Rabu (15/9/2021).

Atas OTT KPK di HSU tersebut, Pazri mengaku prihatin karena makin menambah panjang daftar pejabat di Kalsel yang harus berurusan dengan KPK. 

"Sebelumnya ada eks Bupati Tanah Laut, eks Direktur PDAM Bandarmasih, eks Bupati Hulu Sungai Tengah dan baru-baru ini di Kabupaten HSU," kata Pazri, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: OTT KPK di HSU: Kantor Dinas PUPR Disegel, Wahid Carikan Ruangan Kerja Sementara

Baca juga: OTT KPK di HSU: Bupati Wahid Tetap Jalankan Tugas Kepala Daerah, Minta ASN Tetap Layani Masyarakat

Ternyata, masih saja oknum pejabat mengkhianati kepercayaan rakyat di tengah kondisi demikian. 

Pada OTT KPK di HSU, disebut ada dugaan korupsi proyek pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa. 

Sektor ini diamati Pazri memang menjadi lahan basan bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

"Saya berharap diusut sampai tuntas dan dilakukan pengembangan pihak-pihak terkait lainnya agar publik puas," lanjutnya. 

Baca juga: OTT KPK di HSU: Abdul Wahid Berada di Rumah Dinas Saat Ruang Kerja Disegel KPK

Baca juga: OTT KPK di HSU: Pengerjaan Proyek Irigasi Ini Tersangkut Kasus Korupsi di HSU

Meski menyampaikan apresiasinya, Pazri juga berharap KPK untuk juga lebih menggencarkan lagi pemberantasan korupsi pada perkara-perkara yang lebih besar. 

Termasuk pengungkapan dugaan-dugaan korupsi pada sektor rawan lainnya seperti sumber daya alam (SDA), kebijakan izin usaha pertambangan, dana reklamasi tambang, pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman, alih fungsi lahan sawit dan yang lainnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved