Breaking News:

Tajuk

Melawan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan jika praktek maling uang rakyat faktanya masih ada di Kalimantan Selatan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan jika praktek maling uang rakyat faktanya masih ada di Kalimantan Selatan. KPK menyasar korupsi yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk (MK) yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Pemkab HSU. Terbaru, pada Jumat (17/9/2021) KPK menyegel kantor Bupati HSU, Abdul Wahid.

Bukan kali pertama KPK beraksi di Kalsel. Sebelumnya, pada 2017 lalu Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pernah menyasar korupsi yang melibatkan dua direksi PDAM Bandarmasih termasuk sang direktur, serta dua orang anggota DPRD Kota Banjarmasin, termasuk sang ketua Kasusnya, suap penyusunan Perda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih oleh Pemko Banjarmasin.

Kedua, pada 2018 lalu saat KPK menggelar OTT di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis (4/1/2018). Bupati HST saat itu dijadikan tersangka.

Korupsi-korupsi yang terus terjadi ini seakan membuat kita untuk berpikir, penangkapan yang dilakukan tak kunjung membuat jera. Tak ada rasa takut dari oknum-oknum yang memang memiliki kesempatan untuk korupsi itu.

Tiga kejadian di atas, dalam rentang sekitar empat tahun terakhir adalah yang ketahuan oleh KPK. Yang tidak ketahuan? Wallahu A’lam.

Tiga kasus korupsi di atas adalah contoh yang melibatkan para pejabat tinggi. Di tingkat bawah? Pungutan liar (pungli) Rp 1.000 pun, di bidang apapun, sudah bisa dikatakan korupsi.

Kedatangan KPK ke Kalsel untuk kali ketiga, seharusnya juga jadi pesan bagi aparat penegak hukum lainnya di Kalsel, seperti kepolisian dan kejaksaan. Rasanya memberantas korupsi-korupsi ‘kecil’ macam pungli pada urusan publik bisa jadi jalan untuk mengurangi korupsi, jika kata menghilangkan rasanya mustahil untuk disebut. Bukankah ada pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.

Kalsel pernah punya Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

Tahun 2017 lalu, dari laporan Ombudsman Kalsel saat itu, Satgas Saber Pungli sempat menangani masalah pungli di bidang pertanahan (pengurusan Prona) dan pendidikan (pungutan oleh kepala sekolah). Dua bidang itu, pertanahan dan pendidikan, bukan rahasia lagi jika menjadi diantara yang paling rawan terhadap praktik pungli dan korupsi.

Pun demikian dengan masyarakat, harusnya aktif mengawasi dan melaporkan. Sadari bahwa pembangunan yang dikerjakan dengan perantara pemerintah itu adalah uang dari rakyat. Lihat-lihatlah pembangunan yang ada di daerah, bila dirasa janggal, laporkan.

Bila melapor ke instansi terkait mentok, pers bisa menjadi media perantara untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Pada akhirnya pengawasan yang dilakukan yang bisa membuat aparat pemerintah takut melakukan korupsi. Ketika instansi yang berwenang mengawasi dan menindak tak cukup kuat, siapa lagi selain kita masyarakat yang menjalankan tugas tersebut. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved