Breaking News:

Berita HST

Soal Kewajiban Dana Abadi untuk Ponpes, Pemkab HST Tiap Tahun Anggarkan Hibah

Plt Sekda HST H Muhammad  Yani mengatakan, selama ini Pemkab HST sudah biasa menghibahkan dana APBD untuk ponpes

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi
Ilustrasi-Barito Mania Barabai atau lebih dikenal dengan Bar Bar melaksanakan buka puasa bersama dengan santri di Pondok Alquran Ar Raudhah, di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Jumat (17/5/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyeleggaraan Pesantren mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana abadi untuk ponpes, dengan dana bersumber dari APBD.

Menanggapi peraturan tersebut, Plt Sekda HST H Muhammad  Yani  yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan belum mempelajari Perpres dimaksud.

“Kami pelajari dulu,”kata Yani, dikonfirmasi Minggu (19/9/2021).

Meski demikian, menurutnya, selama ini Pemkab HST sudah biasa memberikan dana hibah utuk ponpes-ponpes sehingga sepertinya tidak ada yang berubah untuk dana abadi.

Baca juga: Kerusakan Jalan Menuju Ponpes Ternama di Matah Kabupaten Tanahlaut Dipastikan Ditangani Tahun ini

Baca juga: Sukseskan Vaksinasi Serentak di Pesantren, Kadinkes Banjar Imbau Pimpinan Ponpes Mobilisasi Santri

Baca juga: Geliat Usaha Ayam Petelur di Ponpes Nurul Muhibbin Halong Balangan

“Kalau tidak salah itu dikelola secara mandiri oleh pesantren,”katanya. Disebutkan, tiap tahun, ada anggara hibah tersebut untuk ponpes.

‘Jadi belum diwajibkan pun sebenarnya Pemkab HST sudah melaksanakan. Untuk tahun ini, terjadi defisit anggaran APBD HST 2021 karena berkurangnya dana alokasi umum dan dana alokasi khsusus pemerintah pusat. Semoga tahun 2022 mendatang tidak defisit lagi,”katanya.

Disebutkan, untuk 2021 ini, DAU yang diterima daerah Rp 487 miiar, seentara untuk membayar tunjangan PNS sudah Rp 493 miliar.

Untuk DAU saja wajib 10 persen untuk dana desa dan kewajiban lainnya termasuk memnggaji pegawai PPPK. Sedangkan dana DAK, cuma numpang lewat sehingga tak bisa diutak atik.

“Jadi kemampuan keuangan daerah, khususnya HST kalua  tidak disupport pemerintan pusat dan Pemprov sulit juga,”katanya.

Untuk itu Pemkab HST pun beharap ada tambahan transfer dana dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Mengenai dana hibah yang tiap tahun diberikan Pemkab HST selama ini ke  ponpes-ponpes, Yani meminta mengonfirmasinya ke Bagian Kesra.

Namun, Kabag Kesra HST yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Sementara, anggota Badan Anggaran DPRS HST Abdul Rahma menyatakan, belum mempelajari Perpres tersebut.

Baca juga: Sumur Ponpes Darul Ulum Martapura Tercemar Solar, Guru Oton : Ini Adalah Sumur Legenda

“Jika memang itu kewajiban, saya akan menanyakannya di Banggar,”katanya. Meski demikian, Abdul Rahman memastikan, untuk anggaran 2021 tidak memungkinkan mengingat masih defisit anggaran di APD HST. Kalaupun memungkinkan, diaggarkan ke APBD Murni 2022 yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah juga,”katanya.

Dijelaskan, untuk tahun 2021, APBD Perubahan telah disampaikan ke DRRD HST. Sedangkan untuk APBD 2022, KUA PPAS belum disampaikan, sehingga pihaknya beum mengetahui apakah Pemkab HST akan menganggarkan dana dimaksud Perpres tersebut. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved