Breaking News:

OTT KPK di HSU

Jabatan Kepala Dinas PUPRP HSU Kosong Pasca OTT KPK, Pencairan Anggaran Kegiatan Tak bisa lakukan

Kosongnya jabatan Kepala Dinas PUPR pasca OTT KPK di HSU membuat pencairan anggaran kegiatan di HSU sementara tak bisa dilakukan

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/reni kurniawati
Suasana kantor Dinas PUPRP HSU pasca penggeledahan yang dilakukan KPK, Selasa (21/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kekosongan jabatan Kepala dinas di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara (HSU) membuat pencairan anggaran kegiatan di HSU tidak bisa dilakukan. 

Meskipun aktifitas pegawai sudah kembali seperti semula pasca pencabutan segel dari KPK, namun penanggungjawab anggaran masih kosong.

Diketahui sejak Kamis (16/09/2021) ruangan Bidang Sumber Daya Air disegel buntut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakuakan KPK dimana telah menetapkan Plt Kepala Dinas PUPRP HSU sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. 

Dengan dibukanya segel aktifitas kembali seperti semula, terdapat 20 staff yang ada di ruang Bidang Sumber Daya Air, 17 diantaranya staff di lapangan. 

Baca juga: OTT KPK di HSU: Usai Digeledah, Ruang Kerja Bupati HSU Tak Lagi Disegel

Baca juga: OTT KPK di HSU: KPK Kembali Geledah Ruang Kerja Bupati HSU Pukul 12:00 Wita

Baca juga: OTT KPK di HSU, Ruang Dinas PUPRP Disegel KPK Sudah Dibuka, ASN Beraktifitas Seperti Biasa

Novianti salah satu staff di Bidang Sumber Daya Air mengatakan pegawai sudah bekerja seperti biasa namun untuk pencairan anggaran masih belum bisa dilakukan karena penanggungjawab anggaran tidak ada. 

"Penanggungjawab untuk kuitansi dan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak ada sehingga tidak bisa melakukan pencairan," ujarnya. 

Meski demikian pengerjaan pembangunan di lapangan masih terus dilakukan. Pencairan anggaran untuk proyek yang melalui proses lelang biasanya dilakukan dua tahap yaitu 60 persen pertama dan 40 persen kedua.

Sedangkan untuk penunjukan langsung pembayaran juga dilakukan dua kali tahap pertama 90 persen dan kedua 10 persen. 

"Untuk uang muka sudah semua dibayarkan, pencairan yang belum bisa dilakukan untuk pencairan tahap kedua," ungkapnya. 

Suryadi yang juga staff Bidang Sumber Daya Air mengatakan pihak dari pengerjaan proyek yang ingin melakukan pencairan diberikan penjelasan bahwa untuk pencairan masih belum bisa dilakukan. 

Baca juga: OTT KPK di HSU, Polisi Amankan Penggeledahan KPK di Dua Rumah Pengusaha

"Kami berharap segera ada penunjukan pejabat sementara agar administrasi bisa berjalan lancar," ungkapnya, Selasa (21/09/2021). 

Sekda HSU Taufik yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan masih belim bisa dikonfirmasi. (banjarmasinpost.co.id/reni kurniawati)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved