Breaking News:

Berita Kotabaru

Kantor DPRD Kotabaru di Sebelimbingan Bakal Kembali Jadi Bangunan Terbengkalai

Perlahan transpransi dana kompensasi izin pertambangan batu bara di Pulaulaut yang mulai digelontorkan pihak PT Sebuku Tanjung Coal (STC) mulai terung

Penulis: Herliansyah | Editor: Edi Nugroho
humas dewan
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis saat memberikan keterangannya kepada wartawan usai memimpin rapat gabungan Komisi DPRD terkait dana kompensasi penambangan batu bara di Pulaulaut 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Perlahan transpransi dana kompensasi izin pertambangan batu bara di Pulaulaut yang mulai digelontorkan pihak PT Sebuku Tanjung Coal (STC) mulai terungkap.

Hasil rapat gabungan Komisi di DPRD, sekaligus menjawab pertanyaan Aliansi Aktivis dan LSM berujuk rasa di depan kantor DPRD kemarin, pihak PT STC juga menyatakan sikap komitmen merealisasikan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Syairi Mukhlis usai memimpin rapat gabungan. Menurut dia, tahun 2021 adalah akumulasi dari tahun 2020.

"Tahun 2021 disampaikan Rp 200 miliar, berarti tahun 2020 ada Rp 100 miliar dan tahun 2022 ada Rp 100 miliar. Karena di 2020 ada pandemi Covid tidak bisa direalisasikan, maka direalisasikan 2021 ini sebesar Rp 200 miliar," jelas Syairi.

Baca juga: RAPBD 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru Sampaikan Fokus Pembangunan di Rapat Bersama DPRD

Baca juga: Ketua DPRD Syairi Mukhlis Beri Penghargaan ke Tim Macan Bamega Polres Kotabaru

Baca juga: VIDEO Aliansi Aktivis dan LSM Geruduk Kantor DPRD Kotabaru

Baca juga: Geruduk Kantor DPRD Kotabaru, Aliansi Aktivis dan LSM Pertanyakan Dana Kompensasi PT STC

Dari Rp 200 miliar seperti disampaikan pihak PT STC, lanjut Syairi, ada beberapa item kegiatan disampaikan tim kompensasi.

"Saya lupa ada berapa item, tapi jumlahnya Rp 200 miliar," terang Syairi kepada wartawan.

Hanya ditegaskannya, dari beberapa item hanya satu yang sudah berkontrak. Melakukan kegiatan PT Jati Baru, untuk pembangunan ruas jalan Goa Lowo. Selebihnya belum ada melakukan kontrak.

Oleh karena itu, pihaknya di DPRD menekankan kepada tim secepatnya melakukan kontrak-kontrak tersebut. Namun apabila sampai akhir bulan tidak melakukan kontrak DPRD akan memanggil lagi pihak PT STC untuk diminta klasifikasi.

Menyinggung ring satu atau wilayah-wilayah terdampak langsung aktivitas penambangan oleh perusahaan seperti disampaikan kawan-kawan di DPRD.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved