OTT KPK di HSU, Ruang Dinas PUPRP Disegel KPK Sudah Dibuka, ASN Beraktifitas Seperti Biasa

Editor: Edi Nugroho\

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - OTT KPK di HSU, Ruang Bidang Sumber Daya Air yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang sempat dilakukan penyegelan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sudah dibuka kembali, Selasa (21/09/2021).

Penyegelan dilakukan KPK pada ruangan Bidang Sumber Daya Air terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, mulai disegel pada Kamis (16/09/2021).

Sebelumnya pada Senin (20/09/2021) sore hingga malam sekitar pukul 24.00 pihak KPK melakukan penggeledahan di Dinas PUPRT.

Novianti salah satu staff Bidang Sumber Daya Air mengatakan saat ini aktifitas pegawai sudah seperti biasa. Pegawai mulai masuk dan menjalankan aktifitas.

Baca juga: OTT KPK di HSU - Komisi Pemberantasan Korupsi Datangi Kantor Dinas PUPRP di Amuntai

Baca juga: OTT KPK di HSU, Polisi Amankan Penggeledahan KPK di Dua Rumah Pengusaha

Baca juga: OTT KPK di HSU, Saat Penggeledahan Berlangsung, Bupati Berada di Rumah Dinas Bersama Istri

Baca juga: VIDEO OTT KPK di HSU - Warga Ada yang Bersorak Saat Tim KPK Tinggalkan Rumdin Bupati

Baca juga: VIDEO OTT KPK di HSU - Warga Ada yang Bersorak Saat Tim KPK Tinggalkan Rumdin Bupati

Baca juga: OTT KPK di HSU : Hasil Penggeledahan di Rumdin Bupati dan Maliki, KPK Bawa Uang dan Sejumlah Berkas

Baca juga: OTT KPK di HSU, Kediaman Bupati Terlihat Seperti Biasa, Polres Tak Lagi Diminta Pengamanan

Baca juga: OTT KPK di HSU, ini Aktivitas Bupati Setelah Rumah Dinas Digeledah KPK

"Tadi malam kami diminta menjadi saksi penggeledagan, setelah menandatangani berita acara pihak KPK menyatakan bahwa ruangan sudah bisa digunakan kembali," ujarnya. Mengenai barang apasaja yang dibawa KPK dalam penggeledahan pihaknya tidak diperkenankan untuk dipublikasi.

Di bidang Sumber Daya Air terdapat 20 staff yang biasa berkantor, 17 diantaranya merupakan pekerja lapangan. Diketahui Maliki selaku Plt Kepala Dinas PUPRP yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan barang dan jasa bersama dua pihak swasta yaitu Marhaini dan Fachriadi. (Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati).