Breaking News:

Kampusiana

LLDIKTI XI Kalimantan Minta Kampus di Banjarmasin Ini Tegakan Aturan Anti Kekerasan Seksual

Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan, Prof Dr Ir H Udiansyah M Si, meminta agar Kampus di Banjarmasin untuk menerapkan aturan anti kekerasan seksual

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/muhammad rahmadi
Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan, Prof Dr Ir H Udiansyah M Si meminta kampus swasta di Banjarmasin melaksanakan aturan anti kekerasan seksual, Rabu (22/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala LLDIKTI XI Wilayah Kalimantan, Prof Dr Ir H Udiansyah M Si, meminta agar Kampus di Banjarmasin dimana seorang mahasiswanya mendapat perlakuan kekerasan seksual secara verbal untuk menerapkan aturan yang telah dibuat.

Sesuai keputusan rektor yang memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.

Hal itu ditegaskan Udi terkait kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal, yang dilakukan oleh oknum staf bidang kemahasiswaan, kepada seorang mahasiswi.

"Wajib dilaksanakan aturan itu, karena kan aturan dibuat untuk dilaksanakan, seharusnya," ujar Prof Udi. Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Mahasiswa di Banjarmasin Ini Diperlakukan Tak Pantas Oleh Oknum Kemahasiswaan, Begini Respon BEM

Baca juga: Tanya Beasiswa, Mahasiswi di Banjarmasin Ini Diperlakukan Tak Pantas Oleh Staf Kemahasiswaan

Prof Udi menjelaskan bahwa, sanksi terhadap permasalah internal kampus, LLDIKTI tidak bisa ikut campur.

Hanya sebatas memberikan mengintruksikan, kepada seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk membuat aturan sendiri, dan mengimplementasikan kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.

"Sudah pada September 2020 lalu, kami LLDIKTI mengirimkan surat kepada PTS, untuk bisa mengimplementasikan aturan-aturan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Rektor di Jember Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Dosen : Saya Mau Cium Dia

Lebih lanjut Prof Udi menjelaskan, bahwa LLDIKTI hanya bisa melakukan tindakan, bila berkaitan dengan mutu pendidikan.

"Kami hanya melakukan pengawasan, kepada sesuatu yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Kalau soal seperti ini mungkin kami hanya bisa membantu dalam hal memediasi," jelasnya

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved