Breaking News:

Berita HST

Sekolah Penerima BOS Syaratkan Minimal Miliki 60 Siswa, Disdik HST Berharap Ada Pengecualian

Disdik HST berharap Permendagri Nomor 6 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekola (BOS) regular tak menyamaratakan semua sekolah

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
net
bantuan operasional sekolah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Dinas Pendidikan (DIsdik) Hulu Sungai Tengah (HST) berharap, Permendagri Nomor 6 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekola (BOS) regular tak menyamaratakan semua sekolah.

Alasannya, di daerah-daerah yang memiliki desa terpencil, seperti di Kabupaten HST  ada beberapa sekolah yang sulit memenuhi syarat 60 orang peserta didik.

“Di desa terpencil pegunungan Meratus ada beberapa sekolah siswanya sedikit, lantaran pedududknya jarang dan tinggal terpencar di anak-anak desa atau dusun. DIbangunkan sekolah, karena secara jarak jika ke desa induk jauh, sehingga walaupun murid tak sampai 60, sekolah tetap harus jalan untuk memenuhi hak anak-anak di pedalaman agar tetap bisa sekolah,”kata Kadisdik HST M Anhar, kepada banjarmasinpost.co.id, Rabu (22/9/2021).

Untuk itu dia berharap, agar pemerintah pusat memberikan pengecualian untuk kasus seperti tadi. Sebab, kalau disamaratakan, akan makin sulit bagi sekolah di pedalaman mengembangkan sekolahnya.

Baca juga: SYARAT Sekolah dapat Dana BOS 2021, Begini Bedanya BOS 2020 dan 2021, Berikut Cara Penyalurannya

Baca juga: Sosialisasi Juknis dan Aturan Pengelolaan Dana BOS 2021, Ini Pesan Kasi Penmad Kemenag Kapuas

Mengenai jumlah sekolah yang tidak memenuhi syarat Permendagri tersebut, menurut Anhar akan dilakukan update data sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022 mendatang.

Alasannya, jika menggunakan data sekarang, masih banyak sekolah yang muridnya masih minim karena pengaruh kondisi pandemi yang membuat para orang tua menganggap belajar jarak jauh maupun daring seperti tak sekolah.

“Mereka menganggap jika sekolah dilakukan tatap muka baru Namanya belajar di sekolah,”kata Anhar.

Disebutkan, untuk saat ini penyelengaraan pembelajaran tatap muka (PTM) secara bertahap terus ditingkatkan, mengingat angka penyebaran covid mulai melandai dan HST masuk PPKM level 2 atau zona risiko rendah.

"Sekarang PTM mulai merata di seluruh HST. Ada hamper 300 sekolah, meliputi PAUD/TL/SD dan SMP sederajat yang sudah menyelenggarakan PTM,”katanya.

DIperkirakan, tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang, jumlah siswa makin meningkat seiring kembali digelarnya PTM di seluruh sekolah.

Baca juga: Perbaikan Kerusakan Ringan Sekolah Terdampak Banjir di Kalsel dari Dana BOS

Mengenai sikap Disdik HST sendiri jika kemungkinan pada 2022 mendatang Permendikbud benar-benar diberlakukan dan taka da pengecualian bagi sekolah di desa terpencil, Anhar menyatakan akan diupayakan solusi semampu keuangan daerah. Seperti pemberian dana Bosda.

“Informasi yang kami peroleh, Permendikbud tadi masih menjadi pro kontra di DPR RI. Harapan kami tentu ada revisi terkait syarat tadi agar tak merugikan siswa yang belajar di desa terpencil seperti di Pegunungan Meratus HST,”pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved