Breaking News:

Opini Publik

Kebijakan Pendidikan Nasional, Quo Vadis?

Tanpa bermaksud menggurui, Mendikbud-Ristek kiranya harus bisa membedakan makna kebijakan, yang tentu dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Dr. Bramastia, M.Pd, Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Magister Pendidikan Sains Pascasarjana FKIP UNS Surakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEBIJAKAN dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek (Mendikbud-Ristek) Nadiem Anwar Makarim beberapa akhir memicu beragam reaksi. Berawal mula dari hilangnya frasa agama dari Peta Pendidikan Indonesia, hilangnya Pancasila (dan Bahasa Indonesia) dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Indonesia (SNP) sampai Kamus Sejarah Indonesi Jilid I. Terakhir, pembubaran atas Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) yang tentu sangat memprihatinkan.

Kiranya Mendikbud-Ristek perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mereview ulang segala regulasi yang telah dikeluarkan agar kebijakan atau proses legislasi yang dilakukan tidak lagi dilakukan secara tergesa-gesa. Kemendikbudristek harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan lebih profesional mengeluarkan regulasi pendidikan. Bahkan dari aspek internal juga perlu dilakukan evaluasi guna memastikan kesalahan tidak lagi terjadi sekaligus siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan sebelumnya harus diberikan sanksi.

Banyaknya ragam kesalahan sebelumnya, tidak bisa hanya dijawab dengan dalih mis-komunikasi atau mis-persepsi sebagaimana disampaikan Mendikbud-Ristek. Sangat ironis ketika proses penyiapan suatu PP yang isi dan substansinya tidak sesuai dengan Undang-Undang, lantas dibiarkan melenggang sampai kepada meja Presiden. Lebih parah lagi regulasi itu ditandatangani Presiden serta diundangkan Menkumham ke khalayak publik.

Akar Persoalan Pendidikan
Publik tentu bertanya apa tidak ada koreksi yang serius dalam proses pembuatan legislasi negara? Karena kejadian yang terulang bisa menjadi contoh buruk serta pembelajaran negatif bagi dunia pendidikan. Tindakan legal dengan cara resmi mencabut regulasi, merevisi dan mengeluarkan produk baru revisi bukan solusi yang bijaksana. Imbas dari kegaduhan publik yang semestinya senantiasa menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengeluarkan regulasi tanpa ada kontradiksi.

Rasanya, kehati-hatian dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan patut menjadi perhatian Mendikbud-Ristek, karena masa depan pendidikan Indonesia memang kini sedang dipertaruhkan. Kemendikbud-Ristek harus mempunyai visi ke depan dalam mengembangkan agenda pendidikan nasional di tengah era globalisasi. Apalagi di tengah musim pandemi, tentu segala kebijakan pendidikan harus lebih mawas diri saat menempatkan peran dan keberadaan sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam dunia pendidikan di tanah air. Belum lagi harus berpikir keras bagaimana membangun strategi mengembangkan, memantau serta mengevaluasi berjalannya implementasi pendidikan nasional.

Tanpa bermaksud menggurui, Mendikbud-Ristek kiranya harus bisa membedakan makna kebijakan, yang tentu dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan. Makna kebijakan dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni kebijakan publik dan kebijakan privat.

Dimana makna kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta).

Kebijakan pendidikan nasional harus memperhatikan akar persoalan pendidikan di tanah air. Pola adopsi pendidikan luar negeri dan mengimplementasikan dalam kebijakan pendidikan nasional bukan solusi yang tepat mengatasi persoalan dunia pendidikan di tanah air.

Kebijakan Privat
Selain kebijakan publik, ada lagi namanya kebijakan privat. Kebijakan privat ini adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain.
Misalnya, sebuah keputusan suatu perusahaan swasta menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Contoh perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya memang tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat ini hanya berlaku internal dan bagi lembaga atau para individu saja. Sungguh tidak elok apabila kebijakan publik disamakan dengan kebijakan privat atau nafas dari kebijakan publik berisi privat.

Sebagai pemegang kebijakan pendidikan, rasanya perlu memahami bahwa obyek liputan dari analisis kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik pendidikan. Kebijakan privat tidak termasuk dalam obyek liputan analisis kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan di tanah air. Jangan sampai kebijakan pendidikan di kelola identik dengan mengelola kebijakan privat, karena akan membahayakan masa depan dunia pendidikan.

Secara teori, kebijakan publik pendidikan yang dikelola melalui kebijakan privat akan melahirkan privatisasi pendidikan juga. Kedepannya, privatisasi pendidikan melahirkan dan membentuk pasar bebas dan mengembangnya kompetisi kapitalis. Seolah-olah, terlemparnya dunia pendidikan ke pasar bebas akan mampu tercipta kinerja yang positif dan meningkatkan kompetensi pendidikan menghadapi era globalisasi. Padahal, hanya dimanfaatkan kelompok tertentu melalui berdalih bila pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan.

Biasanya, privatisasi sebagai dalih meringankan beban pemerintah membiayai pendidikan, sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan bisa dialihkan pada sektor lain yang lebih mendesak dengan alasan bahwa sektor pendidikan memboroskan anggaran pemerintah.

Kebijakan privatisasi pendidikan yang terbentuk sesungguhnya tidak lebih dari sekedar komersialisasi pendidikan dan menganggap sejatinya dunia pendidikan hanya sebagai komoditas dagangan.

Rasanya, kaum kritis pendidikan harus sadar diri, apabila terus dibiarkan maka skenario asing dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional akan tercapai tujuannya. Semuanya berimplikasi kepada ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap ide luar yang belum tentu cocok dilaksanakan dalam iklim sosial dan budaya setempat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved