Breaking News:

Berita HST

Pemotongan Tunjangan ASN di Pemkab HST, Yazid Sesalkan Tak Libatkan DPRD

Anggota Komisi II DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), Yazid Fahmi menyesalkan, pemotongan tunjangan ASN hingha 50 persen tak melibatkan DPRD HST

Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
net
ilustrasi-Tunjangan ASN di HST dipangkas hingga 50 persen. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota Komisi II DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), Yazid Fahmi menyesalkan, pemotongan tunjangan ASN hingga 50 persen tak melibatkan DPRD HST.

Padahal  keputusan strategis menyangkut anggaran,  harusnya dibicarakan bersama dengan legislatif. Apalagi kebijakan yang diambil dengan membuat Perbup tersebut berlaku surut.

“Perbup dikeluarkan September, sedangkan pemotongan tunjangan mulai Juli, Agustus, September. Pemerintah semestinya bersikap adil dan memerhatikan pertimbangan kemanusiaan. Tunjangan yang sebelum dibuat  dan ditandatangani di Perbup harusnya tak dipotong dan diberikan 100 persen,”katanya.

Tindakan tanpa melibatkan DPRD, jelas dia menjadi catatan penting dan jangan sampai terulang. Karena sudah telanjur ditandatangani pihaknya meminta dilakukan evaluasi.

Baca juga: Tunjangan ASN HST Dipotong Hingga 50 Persen, Begini Klarifikasi Plt Sekda

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Kalsel Desak Pemerintah Realisasikan Tunjangan ASN dan Honor Tenaga Kontrak

Jika nanti keuangan daerah membaik agar dikembalikan seperti semula. “Sebab dikhawatirkan berpotensi mengganggu kinerja  para ASN di Pemkab HST.

Terhitung sejak Juli, Agustus dan September tunjangan ASN Pemkab HST dipotong. Besarnya potongan pun bervariasi, hingga tertinggi sampai 50 persen.

Sejumlah PNS pun mengaku kaget saat mengetahui tunjangannya dipotong. Bahkan, sampai sekarang adapula yang tunjangan mereka belum dibayar.

Terkait kebijakan pemotongan tersebut, seperti diberitakan sebelumya, Plt Sekda HST H Muhammad mengatakan, berbagai pertimbangan yang matang selama tiga bulan dipelajari, sehingga kebijakan ini akhirnya terpaksa diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah, karena keuangan daerah saat ini sangat tidak memungkinkan.

Dijelaskan, saat ini Dana Alokasi Umum atau dana transfer tekor sebesar Rp 5 miliar. Adapun DAU pada APBD HST sebesar Rp 487 miliar, sedangkan untuk membayar gaji ASN Pemkab HST sebesar Rp 493 miliar.

Sementara, Pemkab HST juga dikenai kewajiban mengalokasikan 10 persen DAU untuk dana desa dan kewajiban lainnya, termasuk nanti untuk pegawai PPPK.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved