Breaking News:

Berita HSS

Peringatan ke-61 Hari UU Pokok Agraria, Bupati Achmad Fikry Serahkan Sertifikat Aset Pemkab HSS

Bupati H Achmad Fikry menyerahkan sertifikat aset Pemkab HSS pada Peringatan ke-61 Hari Undang-undang Pokok Agraria

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Hari Widodo
Diskominfo HSS untuk BPost
Upacara peringatan ke-61 Hari Agraria di HSS, Jumat (24/9/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry, menjadi inspektur upacara, dalam rangka peringatan ke-61 Hari Undang-undang Pokok Agraria, di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, Jumat (24/9/2021).

Upacara tersebut diikuti seluruh peserta upacara terdiri dari para pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) HSS dan para notaris yang ada di Kabupaten HSS.

Pada kesempatan itu, Bupati menyerahkan sertifikat aset barang milik daerah pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah HSS, Nanang. 

Dan juga diserahkan sertifikat PTSL kepada M Sakdillah dan Sertifikat Lintor Sektor Perikanan kepada Mursidi.

Baca juga: Kepala BPN Tapin Kalsel Sebut Gugus Tugas Reformasi Agraria untuk Pengamanan Aset Daerah

Baca juga: Gencar Laksanakan PTSL, Kantor Pertanahan Balangan Siap Serahkan 5.500 Sertifikat Kepada Masyarakat

Baca juga: Kunjungi Kantor Pertanahan Tanahlaut, Kanwil BPN Kalsel Minta Penyelesaian PTSL Tepat Waktu

Achmad Fikry, mengucapkan selamat memperingati 61 tahun undang undang pokok agraria.

Ia berharap keluarga besar Badan Pertanahan Nasional terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat di Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dalam sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, yang dibacakan Bupati HSS menyampaikan dalam rangka memperingati hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021, pada peringatan tahun ini mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional.

Tema ini, dimaksudkan, melaksanakan undang-undang cipta karya dan pemenuhan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, menengah serta mendorong investasi.

“Undang undang cipta kerja yang salah satu tujuan adalah perbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak pemberian izin berusaha”, tambahnya. 

Dikatakan juga, dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan oleh penyederhanaan persyaratan, dimana ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan detail tata ruang.

"Bersama-sama pemerintah daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang kementerian Agraria BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan sistem tata ruang atau GISTARU, diantaranya RTR online, RDTR Interaktif, RTR Builder, Konsultasi Publik Online dan Protaru,"katanya.

Baca juga: Tim Ajudikasi dan Satgas PTSL Dilantik, Target 4.000 Sertifikat Gratis Selesai di Balangan

Sejalan dengan semangat percepatan pemenuhan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan sistem pendaftaran online aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi online.

"Dengan adanya layanan elektronik ini maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang Kantor BPN, pelayanan pertanahan secara elektronik  ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transparansi pelayanan,"katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved