Breaking News:

Berita HST

Produksi Padi Terus Menurun, Walhi Ingatkan Pemprov Kalsel Pertegas Wilayah Kelola Rakyat

Walhi Kalsel mengimbau pemerintah agar segera mengevaluasi dan mengaudit pemicu rusaknya lingkungan dan pemicu konflik agraria.

Penulis: Hanani | Editor: Eka Dinayanti
KADES BAKTI UNTUK BPOST
Sawah tertutup lumpur pasca banjir bandang, terjadi pertengahan Januari lalu, di Desa Aluan Bakti, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Petani berharap pengerukan dilakukan sebelum musi tanam, November 2021 agar bisa kembali bercocok tanam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyebut kejadian banjir 2021 di Kalsel yang melanda seluruh Kabupaten/Kota seharusnya menjadi kejadian penting bagi pemerintah.

Khususnya di sektor pertanian, baik pencegahan dan pemulihan lahan-lahan pertanian yang rusak dan pemulihan ekonomi para petani dan para korban banjir lainnya.

“Perda Provinsi Kalsel Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan harus benar benar diimplementasikan. Diperjelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi ada berapa hektar. Dimana lokasi sebenarnya agar tidak terancam oleh industri ekstraktif yang merusak dan rakus lahan,” katanya dalam press rilis Walhi Kalsel yang diterima banjarmasinpost.co.id, Sabtu (26/9/2021).

Walhi mengimbau pemerintah agar segera mengevaluasi dan mengaudit izin-izin tambang, perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri dan Hak Pengelolaan Hutan yang juga salah satu pemicu rusaknya lingkungan dan pemicu konflik agraria.

Baca juga: Hadirkan Satbinmas, Satgas TMMD Ke-112 Kodim HST Berikan Penyuluhan Bahaya Narkoba

Baca juga: Pemotongan Tunjangan ASN di Pemkab HST, Yazid Sesalkan Tak Libatkan DPRD

Ditambahkan, hasil Analisis Walhi Kalsel berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, menunjukkan kondisi sektor pertanian khususnya produksi komoditas padi di Kalsel terus mengalami penurunan signifikan.
Angka produksi di 2019 terhitung luas panen yaitu 356.246 hektare dan produksi padi 1.342.862 ton.

Sedangkan angka di Tahun 2020 luas panen 292.027 hektare dan produksi padi 1.134.450 ton.

Data tersebut menunjukan penurunan luas panen sekitar 18,03 persen dan produksi padi 15,52 persen antara Tahun 2019 hingga 2020.

Angka ini cukup besar, walaupun antara Tahun 2018 hingga 2019 sempat naik luas panen sebanyak 10,26 persen dan produksi padi 1,16 persen.

Selain ironi berkurangnya ruang kelola rakyat di sektor pertanian, sejalan juga praktik-praktik penggusuran dan perampasan tanah rakyat demi kepentingan investasi khususnya sektor perkebunan sawit dan tambang yang semakin mempersempit wilayah kelola rakyat.

Beban perizinan industri ekstraktif dan perizinan lainnya sudah menyandera lebih dari 50 persen total wilayah Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved