Breaking News:

Berita Banjarmasin

Jual Beli Tanaman Hias Diawasi Balai Karantina Pertanian, Begini Aturan Kirim Dalam dan Luar Negeri

Tanaman hias masuk kategori benda harus izin dari Balai Pertanian sehingga jual beli pengiriman harus melalui proses Balai Karantina Pertanian.

Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi
Pemeriksaan angkutan barang oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masyarakat saat ini harus lebih berhati-hati, khususnya mereka yang menjual dan membeli tanaman hias, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sebab aktivitas pengirimannya terus dipantau oleh Balai Karantina Pertanian, Bea Cukai dan Polisi.

Subkoordinator Substansi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Lulus Riyanto, menegaskan tanaman hias masuk kategori benda yang harus mendapatkan izin dari Balai Pertanian.

"Akar, batang, daun dan sebagainya harus ada izin dan pemeriksaan dari kami, selama ada izin maka tidak masalah," katanya, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Kebakaran Banjarmasin : Satria F Tabrak Kios Bensin,  Warung Gorengan Imur Hangus Terbakar

Baca juga: Sebanyak 5.000 Suvenir Khas Kalsel Disiapkan di MTQ ke-29 Tingkat Nasional

Baca juga: Korupsi Kalsel : Digeledah Kejari Tanbu, Pintu Masuk Kantor Perusda BJU Dijaga Brimob

Penyelenggaraan karantina tersebut dilakukan untuk mencegah keluar dan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

OPTK dikhawatirkan dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, sehingga dapat menimbulkan kerugian sosioekonomi.

"Kami bersama instansi terkait lainnya terus melakukan pengawasan, pada setiap Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang keluar dan masuk," ujarnya.

Adapun Persyaratan Tindakan Karantina sesuai dengan pasal 33 undang-undang nomor 21 tahun 2019, tentang karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.

Setiap Orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan.

Memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved