Breaking News:

Berita Tala

Pangkalan Elpiji Melon di Tanahlaut Didenda Belasan Juta, Jual Gas Lebihi HET

Kesekian kalinya, pemilik pangkalan liquified petroleum gas (LPG) subsidi tiga kilogram (elpiji melon) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selat

Penulis: Idda Royani | Editor: Edi Nugroho
SATPOL PP DAN DAMKAR TALA
Suasana sidang tindak pidana ringan perkara penjualan elpiji melon tak sesuai HET di PN Pelaihari, Senin (27/9) siang. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kesekian kalinya, pemilik pangkalan liquified petroleum gas (LPG) subsidi tiga kilogram (elpiji melon) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terseret ke meja hijau.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari pun kembali menjatuhkan vonis denda jutaan rupiah. Seperti yang dialami seorang pemilik pangkalan elpiji melon dari Kecamatan Batibati yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Satpol PP dan Damkar Tala, beberapa hari lalu.

Data dihimpun banjarmasinpost.co.id, Selasa (28/9/2021), pemilik pangkalan tersebut diganjar vonis berupa denda sebesar Rp 12,5 juta subsidair tiga bulan kurungan pada persidangan di PN Pelaihari, Senin siang kemarin.

Pada sidang tersebut yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah ,melanggar pasal 28 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Baca juga: Diluncurkan Sejak Juni, Kini Kartu Kendali Gas LPG 3 Kg di Tabalong akan Gunakan Brizzi

Baca juga: Atasi Krisis Pakan Sapi, Peternak Desa Kandanganbaru Kabupaten Tanahlaut Lakukan Upaya ini

Baca juga: Rumah Lansia Miskin Kandanganlama Kabupaten Tanahlaut Segera Dibedah, Pengerjaan Melalui Cara ini

Kesalahan yang dilakukan yakni memperdagangkan elpiji melon melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah di tetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebesar Rp 19 ribu.

"Pemilik pangkalan itu di Kecamatan Batibati itu menjualnya seharga Rp 25 ribu," sebut penyidik PNS Satpol PP dan Damkar Tala Masani.

Masani hadir pada persidangan itu bersama rekan sejawatnya sesama penyidik PNS Satpol PP dan Damkar Tala, Tony Permana.

Tony memaparkan dinamika yang terjadi pada persidangan, pemilik pangkalan tersebut menjual mahal elpiji melon kepada orang di luar lingkungan RT area penyaluran yang bersangkutan.

Tujuannya menjual mahal agar orang dari luar area penyaluran wilayahnya tersebut agar tidak lagi membeli di tempatnya. Saksi yang dihadirkan juga mengakui memang bukan warga di area wilayah penyaluran pangkalan itu.

Dikatakannya, saat OTT beberapa hari lalu dari lokasi pangkalan di Batibati tersebut pihaknya mengamankan dua tabung elpiji melon. "Atas perintah hakim, kedua tabung itu dirampas untuk negara. Selanjutnya akan kami serahkan ke Kejaksaan," jelas Tony.

Sebelumnya kepada banjarmasinpost.co.id, Kepala Satpol PP dan Damkar Tala H Muh Kusry mengatakan perbuatan pemilik pangkalan tersebut tetap tidak bisa dibenarkan meski beralasan menjual mahal agar orang dari luar area penyaluran tidak lagi datang (membeli).

Pasalnya pangkalan berkewajiban menyalurkan elpiji melon di wilayah area penyaluran masing-masing. Pasalnya elpiji melon diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan telah ada daftar penerimanya.

Apalagi pada kondisi saat ini yakni elpiji kembali sulit didapatkan, orang cenderung akan tetap membeli meski harganya mahal. Bagi sebagian orang terpenting mendapatkan barang (elpiji melon) karena sangat membutuhkan.

Penjualan elpiji melon juga mesti menaati HET sebesar Rp 19 ribu yang ditetapkan di wilayah Tala. Tidak dibenarkan pangkalan menjual mahal karena tela mendapatkan margin keuntungan pada nominal HET tersebut. (banjarmasinpost.co.id/idda royani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved