OTT KPK di HSU

Ketua DPRD Kabupaten HSU Dipanggil KPK, Agenda di Dewan Didelegasikan ke Wakil

OTT KPK di HSU, Ketua DPRD Almien Ashar Safari dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga agenda di dewan dijalankan para wakil.

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Alpri Widianjono
PEMKAB HSU
Rapat paripurna saat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan dihadiri Wakil Bupati, Husairi Abdi. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - OTT KPK di HSU. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua orang pejabat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Masing-masing, Almien Ashar Safari Ketua DPRD HSU dan Kepala Dinas PPKB HSU, Anisah Rasyidah,  terkait kasus dugaan suap pada proyek irigasi di Kabupaten HSU.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada media, Kamis (30/09/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui, Ketua DPRD HSU tersebut merupakan anak kedua dari Bupati HSU H Abdul Wahid HK. Sedangkan Anisah merupakan istri Bupati. Sebelumnya, Sekda HSU M Taufik yang merupakan adik Bupati, juga telah dipanggil.

Dari informasi pemanggilan dilakukan pada Jumat (1/10/2021), sehingga untuk agenda Almien Ashar Safari di dewan dimandatkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten HSU.

Baca juga: Giliran Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari dan Istri Bupati Abdul Wahid Diperiksa KPK

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSU, Faturrahim, membenarkan hal itu. "Seperti hari ini diagendakan digelar rapat usulan raperda yang dipimpin Ketua DPRD, namun dimandatkan kepada Wakil Ketua I dan II," ujarnya, Kamis (30/9/2021). 

Rapat usulan empat raperda yang dibahas, mengenai fasilitas keagamaan, pondok pesantren dan desa wisata.  Turut hadir dalam pertemuan ini, tokoh masyarakat dan pejabat Pemkab HSU.

"Kami diberi mandat dan menjalankan tugas dengan sebaiknya, hingga kegiatan berjalan lancar. Ketua DPRD HSU  memberikan mandat dan memberi alasan tengah berada di luar kota," imbuh dia.

Sebelumnya ada dilaksanakan rapat paripurna, juga telah diwakilkan. Bupati diwakili oleh Wakil Bupati HSU Husairi Abdi dan Ketua DPRD HSU diwakili Faturrahim selaku Wakil Ketua I dan juga Mawardi selaku Wakil Ketua II.

Ditambahkan Faturrahim, untuk Jumat (1/10/2021), masih belum ada agenda dari Ketua DPRD yang diserahkan ke para wakil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar Rp 250 juta terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (22/09/2021).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar Rp 250 juta terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (22/09/2021). (KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews.com, penyidik KPK memanggil Almien Ashar Safari Ketua DPRD HSU beserta istri Bupati HSU, yakni Anisah Rasyidah, saat Kamis (30/9/2021).

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten  HSU tahun 2021-2022.

Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas.

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022, untuk tersangka MRH dan kawan-kawan," sebut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved