Breaking News:

Opini Publik

Menikmati Nyanyian Politik Krisdayanti

Penghasilan anggota DPR bagi publik selama ini menjadi misteri meskipun dokumen resminya mudah diinvestigasi.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Ribut Lupiyanto 

Oleh: Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - KRISDAYANTI sedang menjadi buah bibir. Sejak hijrah menjadi politisi, baru kali ini namanya melambung tinggi. Semua berawal dari kejujuran sekaligus keluguannya menjawab cercaan renyah Akbar Faisal di acara podcastnya.

Topik terhangatnya ada pada poin penjelasan blak-blakan terkait penghasilan anggota DPR. Penjelasannya yang dijawab sambal tertawa-tawa bisa jadi spontan, tetapi bisa jadi terskenario demi popularitas politik.

Lontaran Krisdayanti menggambarkan bahwa penghasilan formal anggota DPR rutin terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dana aspirasi dan dana kunjungan dapil. Angkanya fantastis mencapai Rp 4,27 Miliar per tahun.

Penghasilan anggota DPR bagi publik selama ini menjadi misteri meskipun dokumen resminya mudah diinvestigasi. Sedangkan bagi internal sesama politisi menjadi bahasan yang sensitif. Apapun itu hikmah positifnya tentu bukan sekadar pada informasi fenomenal yang mengejutkan publik.

Lebih penting dari itu penting dikaitkan dengan evaluasi dan renungan bersama terkait dilema pembiayaan politik dan ironi korupsi yang masih tinggi dari politisi. Semuanya seolah membentuk siklus bak lingkaran setan yang merusak citra demokrasi dan moralitas kepemimpinan.

Dilema Biaya Politik
Siklus demokrasi diawali oleh kontentasi. Proses di lapangan tidak seindah dan sebagus teori di atas kertas. Keterpilihan dalam kontestasi membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Logis tentunya jika dijalankan dan dikeluarkan sewajarnya.

Praktiknya tidak sedikit politisi yang menghamburkan biaya berkompetisi secara tidak wajar. Pengeluarannya jauh melampui standar penerimaan penghasilan secara formal.

Parpol juga mengalami dilema terkait pembiayaan politik. Jangkauan konstituen yang banyak dan wilayah yang luas tak pelak menguras pendanaan tidak sedikit.

Regulasi pembiayaan parpol tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved