Breaking News:

Berita Banjarmasin

Tertibkan Baliho Bando, Pemko Banjarmasin Terbitkan SP3 untuk Pengusaha Advertising 

Pemko Banjarmasin melalui Satpol PP menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3 kepada pengusaha advertising pemilik baliho bnado di Jalan A Yani

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
Material baliho bando yang sempat ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin di kawasan Jalan A Yani. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin melalui Satpol PP menerbitkan Surat Peringatan (SP) 3 kepada pengusaha advertising pemilik baliho bnado di Jalan A Yani.

Seperti diketahui, sebelumnya Satpol PP Banjarmasin sudah melayangkan dua buah SP atau SP 1 dan SP 2 kepada pengusaha advertising untuk segera membongkar baliho bandonya.

"Betul. SP 3 sudah kami layangkan 30 September 2021. Di SP 3, jangka waktu yang diberikan itu tiga hari," ucap Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin.

Sesuai prosedur, apabila pengusaha masih belum membongkar baliho bandonya maka bisa dieksekusi atau dibongkar oleh Satpol PP Banjarmasin.

Baca juga: Satpol PP Layangkan SP Baliho Bando, APPSI Kalsel Berharap Kebijaksanaan dari Pemko Banjarmasin

Baca juga: Lanjutkan Penertiban Baliho Bando, Satpol PP Banjamasin Layangkan SP1

Meskipun demikian, Muzaiyin masih belum memastikan apakah akan langsung melakukan penertiban hingga tenggat waktu SP 3 berakhir.

"Setiap tahapannya sudah kami laporkan ke pak wali kota. Dan untuk persetujuan eksekusinya nanti, tentu kami juga bakal laporkan kembali ke pak wali kota," katanya.

Terpisah Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina membenarkan bahwa Satpol PP Banjarmasin sudah melayangkan SP 3 terkait wacana penertiban baliho bando.

Baca juga: Kasus Penurunan Baliho Bando oleh Satpol PP Banjarmasin, Ombudsman Kalsel Sebut Maladministrasi

Namun Ibnu menekankan bahwa setelah diterbitkan SP 3 dan masih belum digubris oleh pengusaha advertising, Satpol PP tidak bisa langsung melakukan eksekusi.

"Prosedurnya setelah SP 3 dan tidak mau juga membongkar, maka nanti Satpol PP meminta kepala daerah untuk menetapkan bangunan (baliho bando) itu harus dibongkar. Batu kemudian dieksekusi," pungkasnya.(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved