Buntut OTT KPK di HSU, Kepala Kejaksaan Tnggi Kalsel Sebut Timnya Periksa Seorang Staf

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - OTT KPK di HSU. Kurang lebih seminggu lalu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, sempat menyebutkan 10 nama yang jadi saksi dan dimintai keterangan.

Hal itu buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), saat Rabu (15/9/2021).

Mereka diperiksa keterangannya di salah satu ruangan Kantor BPKP Kalsel yang berada di Kota Banjarbaru, Kalsel, Kamis (23/9/2021). 

Dari sederet nama itu, satu di antaranya yang disebut adalah Syahrul, Kasi Ekonomi dan Pembangunan. 

Dalam rilis tersebut, tak disebutkan secara rinci dari lembaga atau instansi mana Syahrul sebagai Kasi Ekonomi dan Moneter yang dimaksud. 

Baca juga: VIDEO Usai Diperiksa KPK Bupati HSU Abdul Wahid Diam dan Tertunduk

Baca juga: Keluar Gedung KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Pilih Bungkam

Isu dan spekulasi berkembang di Kalsel terkait nama tersebut, pasalnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) juga seorang staf, yaitu Sahrul Arif Hakim yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Moneter.

Seksi Ekonomi dan Moneter merupakan bagian dalam struktur di bawah Asisten Bidang Intelijen Kejati Kalsel. 

Hal ini juga sudah didengar dan mendapat respons dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel, Rudi Prabowo Aji. 

Buntut dari berkembangnya isu tersebut, Kajati Kalsel mengatakan staf bersangkutan diperiksa pihaknya dari unsur pengawasan internal. 

"Yang bersangkutan saat ini telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak pengawasan," kata Kajati Kalsel Rudi Prabowo Aji, Sabtu (2/10/2021).

Baca juga: Bupati HSU Abdul Wahid Kembali Diperiksa KPK, Jadi Saksi Tersangka MRH

Baca juga: BREAKING NEWS - OTT KPK di HSU, Tangkap Tangan Plt Kadis PU HSU dan Staff, Bupati Wahid Belum Tahu

Pemeriksaan terhadap seorang staf tersebut, kata dia, dilakukan sebagai langkah Kejati Kalsel mengklarifikasi atas isu yang beredar. 

"Sahrul Kasi C Ekonomi dan Moneter kami periksa secara interna;, sebagai tindaklanjut dan klarifikasi beberapa informasi yang beredar. Karena, kami mendukung penuh proses hukum yang dilakukan pihak KPK," imbuhnya.

Telah diberitakan sebelumnya, dari OTT KPK di HSU itu, tim antirasuah menetapkan beberapa tersangka dalam dugaan terkait dua proyek.

Selain itu, KPK juga mengamankan dokumen. Kemudian, memeriksa Bupati HSU, istri dan anak Bupati yang sama-sama punya jabatan di kabupaten, adik Bupati yang merupakan Sekda, pejabat lainnya dan sejumlah pengusaha.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)