Breaking News:

Tajuk

Melayani Publik

Di Kalimantan Selatan, pembuatan KTP elektronik yang memasukkan data kependudukan dalam satu NIK berstandar nasional angka serapannya bagus.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Layanan publik masih menjadi persolaan besar bagi Indonesia. Standar pelayanan publik yang baik, terpercaya dan benar-benar bisa memuaskan khalayak, belum sepenuhnya bisa terlaksana. Boleh jadi ibu kota negara seperti Jakarta berada di level pelayanan publik yang baik.
Namun, tentu tidak bisa dibandingkan dengan layanan serupa di Papua misalnya.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83/2021 tentang penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan atau nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk warga mengakses layanan publik.

Pemberlakuan KTP elektronik bagi masyarakat sudah cukup lama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai ujung tombak pelaksana sudah menjalankan program ini cukup lama. Namun, seperti tertulis pada narasi di atas, pelaksanaan tiap daerah berbeda-beda, tergantung kondisi wilayah masing-masing.

Di Kalimantan Selatan, pembuatan KTP elektronik yang memasukkan data kependudukan dalam satu NIK yang berstandar nasional angka serapannya bagus. Misalnya di Kabupaten Tanahlaut, realisasi perekamannya telah mencapai 99,50 persen.

Bahkan di Kabupaten Balangan, seperti data disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Hifziani, hampir 100 persen warga Balangan telah memiliki NIK yang tercatat di KTP El.

Namun, berbeda dengan di Papua, faktor kondisi geografis dan sosial masyarakatnya bisa jadi hambatan untuk mencapai angka seperti di Kalsel.

Jika pemerintah pusat ingin menerapkan layanan publik dengan standar penggunaan NIK dan NPWP, kiranya perlu langkah strategis untuk wilayah-wilayah yang sulit dicapai, di wilayah mana pun yang masih terkendala akses atau sarana dan prasarana.

Misalnya ada langkah jemput bola berupa layanan door to door ke masyarakat yang tidak bisa mendatangi kantor Disdukcapil. Walau bagaimana pun, masyarakat Indonesia bukan hanya tinggal di perkotaan, namun juga cukup banyak di perdesaan.

Di sisi lain, penerapan Perpres No 83/2021 juga bakal berdampak lonjakan permintaan pembuatan NIK dan NPWP. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan aparatur pelayanan publik untuk memberi layanan optimal pembuatan NIK dan NPWP di daerah-daerah yang aksesnya masih sulit. Penerapan Perpres harus dibarengi dengan layanan yang baik pula.

NIK dan NPWP hanya dua dari sekian instrumen untuk layanan publik yang mumpuni. Namun, tentu saja tidak bisa dipisahkan dan saling terkait karena menyangkut data publik. Mengumpulkan data publik juga menimbulkan tanggung jawab baru untuk mengamankannya jangan sampai bocor. Akan sia-sia jika data yang dikumpulkan malah bocor lalu digunakan oleh pihak-pihak lain untuk mengeruk keuntungan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved