Ekonomi dan Bisnis
Ramai di Kalsel Tolak Wajib Sertifikasi CHSE Kemenparekraf karena Bebani Hotel dan Restoran
Pengurus dan anggota PHRI Kalsel tolak sertifikasi CHSE Kemenparekraf karena menambah pengeluaran, sedangkan pemda tak boleh event di hotel saat PPKM.
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/SALMAH SAURIN
Sekretaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan, Nurul Fahmi SM.
Menurutnya, kondisi saat ini di luar kendali mereka. Semua tergantung kebijakan dari pemerintah. "Dinas-dinas pada tidak boleh meeting, sedangkan itu ladang kami bercocok tanam," imbuhnya.
Pihaknya masih berusaha bisa bertahan dengan cara melakukan beberapa upaya untuk menambah pemasukan dan mengurangi pengeluaran. "Untuk menambah pemasukan, kami mematok harga kamar murah," katanya.
Mengurangi pengeluaran, terpaksa memangkas jumlah karyawan. Semua fasilitas pun diturunkan atau dinego ulang, wifi, TV kabel, PLN dan lain-lain. "Dulu karyawan 36 orang, sekarang cuma 24 orang," kata Rama.
(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/sekretaris-bpd-phri-kalimantan-selatan-nurul-fahmi-sm-14042021.jpg)