Breaking News:

Berita Banjar

Sidang Perceraian Diamankan Polisi Bersenjata, Ini Jawaban Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura

Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran polisi di sidang perceraian yang berlangsung di PA setempat

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
banjamasinpost.co.id/Mukhtar wahid
St Zubaidah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran polisi dalam sidang perceraian di Pengadilan agama setempat. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, Hj St Zubaidah menyampaikan adanya pengamanan polisi dalam sidang kasus perceraian di ruangan media center Pengadilan Agama Martapura, Selasa (5/10/2021). 

Menurut St Zubaidah,  Pimpinan Pengadilan Agama Martapura perlu menyampaikan klarifikasi menanggapi pemberitaan terkait keberadaan aparat kepolisian bersenjata di ruangan mediasi maupun diluar lingkungan Pengadilan Agama Martapura  dalam perkara gugat cerai. 

Perkara perceraian bernomor : 852/Pdt.6/2021/PA Mtp, tertanggal 14 September 2021 di lingkungan Pengadilan Agama Martapura diakuinya mendapatkan pengamanan kepolisian. 

Alasan pengamanan polisi itu, karena penggugat menyampaikan surat permohonan izin untuk membawa aparat keamanan di lingkungan Pengadilan Agama Martapura, tertanggal 27 September 2021. 

Baca juga: Amankan Sidang Perceraian, Polisi Berjaga Ruang Mediasi Pengadilan Agama Martapura 

Baca juga: VIDEO Pengadilan Agama Rantau Teken MOU Dengan Disdukcapil, Ini Isi Perjanjiannya

Kemudian dijawab dengan izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Agama Martapura, H Pahrur Raji, melalui surat tertanggal 28 September 2021. 

"Perihalnya persetujuan pengamanan dan izin bagi penggugat untuk membawa petugas keamanan selama proses berperkara dan sidang di kantor kami," ujar St Zubaidah didampingi Panitera, Ratna Wardani dan Sekretaris Pengadilan Agama Martapura, Hj Rahmaturrabbaniah..

Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020 juga telah mengatur tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan, jelas St Zubaidah.  

Siti Zubaidah membenarkan pada mediasi kedua pada 29 September 2021, kuasa hukum tergugat tidak diperkenankan memasuki ruangan mediasi oleh hakim mediator. 

Itu karena kuasa hukum tergugat, sebutnya,  pada saat mediasi kedua belum resmi terdaftar sebagai kuasa hukum tergugat di Pengadilan Agama Martapura

"Pada sidang mediasi pertama, tergugat tidak menggunakan jasa kuasa hukum," katanya. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved