Breaking News:

Berita Banjarmasin

Dorong Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Kajati Kalsel Perintahkan Kajari di Kalsel Berperan

Kajati Kalsel memerintahkan para Kejari di Kalsel mendorong stakeholder di daerah masing-masing untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Syaiful Akhyar
Penkum Kejati Kalsel untuk banjarmasinpost.co.id
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rudi Prabowo Aji. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kajati Kalsel memerintahkan para Kejari di Kalsel mendorong stakeholder di daerah masing-masing untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo pada 2021 ini keluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sasarannya untuk meluaskan jangkauan perlindungan bagi para pekerja tak hanya pekerja formal tapi juga kelompok pekerja lain termasuk tenaga dan guru honorer, pekerja rentan, perangkat desa hingga relawan bencana.

Dimana di Indonesia, program jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Ekspor Sarang Walet

Baca juga: Banjarbaru PPKM Level 3, Q Mall Buka Hingga Pukul 21.00 Wita, Begini Imbasnya Dirasakan Pedagang

Baca juga: Narkoba Kalsel : Ngaku Berprofesi Perajin Arang, Begini Cerita Pria Tala Ini Jadi Pengedar Sabu

Namun tak cuma menjadi tugas satu instansi atau lembaga saja, Kejaksaan juga turut ambil bagian dalam upaya mendukung implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut.

Apalagi, Asisten Khusus Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan surat bernomor B-14/C.9/SKJA/04/2021 untuk mengoptimalisasi implementasi Inpres tersebut hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel, Rudi Prabowo Aji, Kamis (7/10/2021) memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Kalsel untuk ambil peran fungsi dan kewenangannya mendorong stakeholder di daerahnya masing-masing untuk mengimplementasikan Inpres tersebut.

"Tugas Kejaksaan tidak cuma terkait penuntutan, tapi juga menegakkan terkait administrasi negara berdasar kuasa khusus dari mitra Kejaksaan," kata Rudi.

"Termasuk terkait penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan," lanjutnya.

Seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Kalsel khususnya melalui fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap membantu memperluas realisasi kebijakan pemerintah sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut.

(banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved