OTT KPK di HSU

KPK Perpanjang Masa Penahanan 3 Tersangka Suap di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan

KPK perpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022.

Penahanan diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Para tersangka itu adalah Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan ( PUPRT) HSU. Dia ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Selain itu Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas yang ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Lalu Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru, yang ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Mereka sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) KPK di HSU.

Baca juga: Buntut OTT KPK di HSU, Kepala Kejaksaan Tnggi Kalsel Sebut Timnya Periksa Seorang Staf

Baca juga: KPK Cecar Bupati HSU Abdul Wahid Soal Dugaan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek

“Tim penyidik kembali melakukan perpanjangan penahanan masing-masing selama 40 hari, terhitung sejak 6 Oktober 2021 sampai 14 November 2021, untuk para tersangka," kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).

Menurut Ali Fikri, agenda selanjutnya tim penyidik masih akan melakukan pengumpulan alat bukti. Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul KPK Tambah Masa Penahanan 3 Tersangka Kasus Suap di Hulu Sungai Utara.

Di antaranya dengan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak sebagai saksi yang terkait dengan perkara ini.

Sebelumnya KPK telah memeriksa sejumlah saksi yakni Bupati HSU Abdul Wahid, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, istri Bupati HSU, Anisah Rasyidah dan mantan ajudan Bupati HSU, Abdul Latif. Mereka ditanya seputar pengetahuannya soal pengaturan lelang dan fee proyek.

Juru bicara KPK Ali Fikri.
Juru bicara KPK Ali Fikri. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

Dalam kasus ini, KPK menjelaskan Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan telah merencanakan untuk dilakukan lelang proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,9 miliar. Selain itu rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar.

Namun sebelum lelang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang dua proyek irigasi tersebut, dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat penetapan pemenang lelang untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimenangkan oleh CV Hanamas milik Marhaini dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar, dan proyek rehabilitasi jaringan Irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dimenangkan oleh CV Kalpataru milik Fachriadi dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar.

Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai, lalu diterbitkan surat perintah membayar pencairan uang muka yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh Mujib sebagai orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Baca juga: OTT KPK di Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diamankan

Baca juga: OTT KPK di Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diamankan

Sebagian pencairan uang tersebut, selanjutnya diduga diberikan kepada Maliki yang diserahkan oleh Mujib sejumlah Rp170 juta dan Rp175 juta dalam bentuk tunai.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved