Berita HST

Di DPRD HST, Akademisi ULM Beberkan Modus Meloloskan Izin Tambang Saat Ada Penolakan Keras

HST saat ini, satu-satunya kabupaten tersisa yang sumberdaya alamnya tak dieksploitasi.

Penulis: Hanani | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/hanani
DR Eng Akbar Rahman, dosen Fakultas Teknik yang juga peneliti dan pengamat Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, saat menyampaikan hasil penelitiannya di DPRD HST, Rabu 6 Oktober 2021. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sikap tegas mayoritas masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama aktivis lingkungan hidup yang menolak penambangan batu bara di Bumi Murakata mendapat dukungan dari kalangan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

DR Eng Akbar Rahman, dosen Fakultas Teknik yang juga peneliti dan pengamat Lingkungan Hidup menyatakan, modal penting dari masyarakat HST saat ini adalah peduli lingkungan yang dimulai dari bawah (masyarakat) hingga pemerintahan.

HST saat ini, satu-satunya kabupaten tersisa yang sumberdaya alamnya tak dieksploitasi.

“Saya yakin, pihak yang ingin mengeksploitasi akan selalu mencari jalan di kemudian hari. Mereka selalu mencari peluang yang bisa dimasuki, sampai tujuannya tercapai,” kata Doktor lulusan Saga University di Jepang tersebut saat diminta menyampaikan pandangannya berdasarkan kajian akademis di DPRD HST, Rabu lalu.

Baca juga: Warga Cukan Lipai Batangalai Selatan HST Peduli Korban Banjir Kalteng, Kirimkan Bantuan Sembako

Baca juga: Air Sungai di HST Sering Keruh Jika Hujan Deras, Dinas PU Sebut Butuh Dana Besar untuk Penyiringan

Pertemuan yang juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis lingkungan serta ormas dan OKP serta pihak pemerintahan HST itu dalam rangka menyikapi adanya upaya pembukaan lahan untuk penambangan batu bara di Batu Harang, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Rabu lalu.

Akbar pun membeberkan, modus yang dilakukan bagaimana perizinan bisa keluar.

Salah satunya ketika suatu daerah masyarakatnya dengan keras menolak penambangan cara lain pun ditempuh.

Seperti dengan memekarkan atau membelah kabupaten menjadi dua, agar kabupaten baru lebih mudah dikuasai.

“Karena SDM dan SDA berlimpah, penguasa pun memiliki alasan membutuhkan dana besar untuk kabupaten baru tersebut, sehingga mereka yang berambisi menambang pun mudah memasuki daerah tersebut,” katanya.

Modus tersebut, harus diwaspadai, karena sudah pernah terjadi Kalsel dan dampaknya pun dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

“Kabupatennya tidak berkembang, masyarakatnya belum sejahtera yang ada malah tiap tahun dilanda bencana. Ketika musim hujan banjir, musim kemarau muncul bencana kabut asap. Kekayaan alam hilang, tak ada untuk masyarakat,” tambahnya.

Sikap masyarakat, DPRD, Pemkab HST dan para tokoh agama menolak penambangan batu bara di wilayah HST menurut Akbar sudah tepat.

Sebab, belum ditambang saja, daerah ini sudah dilanda banjir besar dan tanah longsor.

Apalagi ada aktivitas yang berpotensi merusak alam dan lingkungan.

Baca juga: Warga Landasan Ulin Banjarbaru Gempar, Diduga Ada Orang Tenggelam di Bekas Galian Ekcavator

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved