Breaking News:

Berita Banjar

Pemohon Sertipikat Tanah Minim Gegara Ini, Kakanwil BPN Kalsel Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir 

Tingginya BPHTB membuat  pemohon sertipikat lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terbilang minim.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
banjamasinpost.co.id/Mukhtar wahid
Kepala Kanwil BPN Kalsel, Alen Saputra didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Syamsu Wijana diwawancarai wartawan di Kota Banjarbaru, Rabu (13/10/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Tingginya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) membuat  pemohon sertipikat lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terbilang minim.

Padahal, BPHTB bisa saja terhutang saat penerbitan sertipikat tanah dibayar sebelum nilai jual obyek pajak tinggi. 

"Masyarakat perlu tahu dan paham," ujar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Alen Saputra, Rabu (12/10/2021).

Alen Saputra mengimbau masyarakat yang memiliki tanah agar secepatnya mengajukan permohonan pembuatan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan terdekat sebagai legalitas yang diakui negara.

Baca juga: BPN HSU Bagikan Ratusan Sertipikat Tanah, Bupati Imbau Masyarakat Bijak Manfaatkan Sertipikat Tanah

Baca juga: Pungut Biaya Rp 2 Juta untuk Sertifikat Prona, Oknum Desa di Tanbu Kalsel Dilaporkan Polisi

"Masyarakar tak perlu khawatir memohon pembuatan sertipikat tanah," katanya seusai menghadiri acara Internalisasi Reformasi Birokrasi dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK serta WBBM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. 

Diakui Alen Saputra, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang rata-rata Rp 100 ribu per meter di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) namun  masih banyak yang belum membuat sertipikat. 

"Apalagi NJOP dibawah Rp 100 ribu, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, NJOP masih Rp 10 ribu," katanya kepada para wartawan.

Alen Saputra berharap peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan  aparat penegak hukum untuk terus melakukan sosialisasi pentingmya legalitas tanah tersebut. 

Baca juga: CARA Penggantian Setifikat Tanah Analog ke Sertipikat-el, Tanah Sengketa Tidak Bisa Terbit Suratnya

Menurut Alen Saputra, kalaupun   masyarakat belum sanggup membayar BPHTB bisa saja BPHTB dibayar nanti sebagai pajak terhutang.

Berbeda jika 10 tahun kemudian memohon sertipikat, maka bisa saja nilai BPHTB meningkat.

"Jadi kenapa tidak sekarang selagi NJOP cuma Rp 60 ribu. Nanti kalau sudah 10 tahun BPHTB terhutang tetap. Ini supaya masyarakat tahu dan paham," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved