Breaking News:

Opini Publik

Keliru Logika Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

masyarakat tampaknya masih trauma dengan masa kekuasaan panjang dua figur Presiden sebelumnya, Soekarno dan Soeharto

Editor: Eka Dinayanti

Oleh: Satrio Wahono (Magister Filsafat UI. Pengajar Filsafat Pancasila di FEB Universitas Pancasila)

BANJARMASINPOST.CO.ID - BELAKANGAN ini, masyarakat dihebohkan oleh usulan salah seorang pollster dan analis politik untuk mengamandemen lagi UUD 1945 demi bisa memperpanjang masa jabatan Presiden hingga lebih dari dua kali.

Menghebohkan karena sebagian masyarakat tampaknya masih trauma dengan masa kekuasaan panjang dua figur Presiden sebelumnya, Soekarno dan Soeharto, yang menghasilkan pemerintahan otokratis.

Alhasil, datangnya era Reformasi pada 1998 juga menuntut adanya pembatasan masa jabatan Presiden. Sehingga, proses amandemen UUD 1945 merevisi bunyi pasal 7 UUD 1945 dari “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Belum lagi alasan sang pengusul, yang kelihatannya juga memiliki jumlah pendukung tak kecil, yang terkesan menebar rasa takut. Argumen sang pengusul adalah jika Presiden saat ini, Joko “Jokowi” Widodo, tidak boleh ikut berkompetisi untuk bisa menjabat ketiga kalinya, negeri ini bisa kembali dilanda konflik horizontal keras antarpendukung kandidat saat pemilihan Presiden.

Padahal, lanjut argumen ini, jika Presiden Jokowi dalam pilpres mendatang bisa disandingkan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, suasana persaingan pilpres jelas akan lebih sejuk dan damai.

Pada gilirannya, Indonesia akan diuntungkan karena terhindar dari suasana konflik yang menyeramkan dan karena mampu menjaga stabilitas politik yang diperlukan untuk pembangunan.

Argumentasi dilema
Dalam ilmu logika, sebenarnya argumentasi pengusul seperti di atas dinamakan sebagai argumentasi dilema. Yaitu, suatu argumentasi dengan dua kemungkinan yang konsekuensinya sama berat dan memiliki konklusi yang selalu tidak menyenangkan. Dalam debat, argumentasi dilema digunakan sebagai pemojok, sehingga alternatif apa pun yang dipilih, lawan bicara selalu berada dalam situasi tidak menyenangkan (Mundiri, Logika, Rajawali Pers, 2000, hal, 118).

Dalam konteks usulan perpanjangan masa jabatan Presiden melebihi dua kali, dilema yang diajukan adalah sebagai berikut, “Silakan saja kalian tidak memperpanjang masa jabatan Presiden, namun itu hanya akan membuat Indonesia rawan konflik horizontal antarkandidat dan mengancam kestabilan politik.”

Meski dilema menempatkan kita dalam situasi yang sulit untuk memilih, ilmu logika memberikan beberapa cara untuk mengatasi dilema. Dengan kata lain, ilmu logika memberi kita perangkat untuk menyoroti keliru pikir/logika (logical fallacy) dalam argumentasi dilema yang diajukan lawan bicara. Setidaknya ada tiga cara mengatasi dilema yang bisa kita langsung gunakan untuk menyoroti kelemahan argumentasi pendukung perpanjangan masa jabatan Presiden.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved