Breaking News:

Kabar DPRD Tanah Laut

Wakil Rakyat Kabupaten Tanah Laut Dorong Pengawasan dan Penindakan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang

Wakil rakyat Tala melakukan pendampingan memperjuangkan aspirasi nelayan dengan harapan tidak ada lagi nelayan luar menggunakan cantrang

Penulis: Idda Royani | Editor: Eka Dinayanti
H JUNAIDI UNTUK BPOST GROUP
H Junaidi, waket Komisi 2 DPRD Tala (tengah, kedua kanan) mengikuti rapat dengan pihak terkait membahas aktivitas nelayan cantrang dari luar pulau di kantor DKPP Tala, Rabu (13/10) siang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Aspirasi nelayan di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), yang mengeluhkan aktivitas nelayan dari luar Tala yang kerap menggunakan alat tangkap cantrang terus ditindaklanjuti pihak terkait.

Termasuk oleh wakil rakyat Tala.

Mereka cukup konsen melakukan pendampingan guna memperjuangkan aspirasi nelayan tersebut dengan harapan tidak ada lagi nelayan dari luar Tala yang menggunakan cantrang ketika melaut di wilayah perairan Tala.

Pada Rabu kemarin Komisi II DPRD Tala juga turut menghadiri rapat membahas persoalan tersebut di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala di kawasan Jalan Hadji Boejasin, Pelaihari.

Pihak-pihak terkait lainnya yang hadir pada pertemuan itu yakni dari perwakilan provinsi, Satuan Pengawas Kelautan Banjarmasin Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), TNI Angkatan Laut, Satpolair, perwakilan Polres Tala.

H Junaidi, waket Komisi 2 DPRD Tala (tengah, kedua kanan) mengikuti rapat dengan pihak terkait membahas aktivitas nelayan cantrang dari luar pulau di kantor DKPP Tala, Rabu (13/10) siang.
H Junaidi, waket Komisi 2 DPRD Tala (tengah, kedua kanan) mengikuti rapat dengan pihak
terkait membahas aktivitas nelayan cantrang dari luar pulau di kantor DKPP Tala,
Rabu (13/10) siang. (H JUNAIDI UNTUK BPOST GROUP)

Lalu dari perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tala, Bidang Linmas Kesbangpol, dan tuan rumah yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tala.

Poin penting pada pertemuan itu yakni kesamaan pandang mengenai perlunya peningkatan pengawasan dan tindakan penggunaan alat tangkap cantrang.

Penggunaan cantrang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2021 pasal 7 ayat 3.

Wakil Ketua DPRD Tala H Junaidi yang hadir pada pertemuan tersebut menerangkan hasil kesepakatan rapat tersebut antara lain Satuan Pengawasan Kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meningkatkan pengawasan dan tindakan.

H Junaidi, waket Komisi 2 DPRD Tala (tengah, kedua kanan) mengikuti rapat dengan pihak terkait membahas aktivitas nelayan cantrang dari luar pulau di kantor DKPP Tala, Rabu (13/10) siang.
H Junaidi, waket Komisi 2 DPRD Tala (tengah, kedua kanan) mengikuti rapat dengan
pihak terkait membahas aktivitas nelayan cantrang dari luar pulau di kantor DKPP Tala,
Rabu (13/10) siang. (H JUNAIDI UNTUK BPOST GROUP)

Langkah itu akn dilakukan apabila ada nelayan yang menggunakan alat tangkap perikanan yang tidak sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021.

"Mengoordinasikan pengawasan tersebut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Jawa Timur apabila ada nelayan setempat yang melanggar peraturan tersebut ketika beroperasi di perairan Tala," sebut Junaidi.

Kemudian, secara bersama-sama seluruh pemangku kepentingan melakukan tugas pokok masing masing dalam hal pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Pihak DPRD Tala melalui Komisi 2 bersama Dinas Kelautan Perikanan Kalsel dan Kabupaten Tala mendorong pengawasan dan penindakan secara berkala.

"Khususnya di wilayah perairan Tala," tandas Junaidi. (AOL)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved