Wajib Karantina 5 Hari Bagi WNA dan WNI yang Tiba dari Luar Negeri, Diawasi TNI-Polri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Indonesia membuka pintu untuk wisatawan asing masuk. Namun persyaratan dan aturan ketat diterapkan untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran covid-19.

Salah satu aturannya adalah wajib karantina 5 hari bagi pelaku perjalanan internasional, baik WNI maupun WNA, yang baru tiba di Indonesia.

Terkait aturan yang satu ini, masyarakat pun diajak ikut melakukan pengawasan penerapan karantina kesehatan.

Seperti diketahui, saat ini tengah heboh diberitakan tentang aksi nakal selebgram Rachel Vennya yang kabur dari tempat karantina usai melakukan perjalanan dari luar negeri.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengajak masyarakat ikut mengawasi.

"Terkait dengan pelanggaran yang ada, baik pembuat kebijakan dan petugas di lapangan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Diharapkan masyarakat dapat ikut serta mengawal implementasi kebijakan di lapangan," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (14/10/2021). Dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Indonesia Hari Ini Tambah 1.053, Kasus Aktif Corona Jadi 19.852

Baca juga: UPDATE Sebaran Covid-19 Indonesia: Jatim Tertinggi 160 Kasus, Kaltim dan Kalbar 10 Besar

Wiku mengatakan, aturan karantina kesehatan akan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad).

Lembaga itu terdiri dari unsur TNI atau Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama operasional TNI di bawah kendali Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan.

Dengan adanya aturan ini, Wiku mengimbau masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Menurut dia, pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan karantina akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujarnya.

Pasal 14 Ayat (3) UU Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Kemudian, pada ayat 2 dikatakan, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.

Sementara, pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dikatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

"Prinsipnya kedua regulasi ini mengimbau pelaksanaan karantina agar pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit," kata Wiku.

Baca juga: BREAKING NEWS: Covid-19 Indonesia Hari Ini Tambah 1.384 Kasus, Duduki Peringkat ke-17 Dunia

Baca juga: UPDATE Sebaran Covid-19 Indonesia 10 Oktober 2021: Kalimantan Selatan 13 Kasus, Tertinggi Jakarta

Sebelumnya diberitakan, selebgram Rachel Vennya terkonfirmasi kabur dari karantina kesehatan di RSDC Wisma Atlet setelah melakukan perjalanan internasional dari Amerika Serikat.

Kapendam Jaya Kolonel Herwin BS yang mengonfirmasi kebenaran hal tersebut menyatakan, Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji memerintahkan proses penyelidikan juga dilakukan terhadap tenaga sektor kesehatan, tenaga pengamanan, dan penyelenggara karantina lainnya.

"Agar diperoleh hasil yang maksimal sebagai bahan evaluasi," kata Kapendam dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Pangdam Jaya memerintahkan penyidikan terhadap oknum TNI berinisial FS yang diduga membantu Rachel untuk kabur dari karantina kesehatan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masa karantina selama lima hari tidak hanya berlaku untuk kedatangan internasional di Bali dan Kepulauan Riau (Kepri).

Masa karantina lima hari juga berlaku untuk kedatangan internasional melalui Jakarta dan Manado.

Baca juga: Kasus Positif Covid 19 Melandai, Masyarakat Bisa ke Faskes Tanpa Khawatir

Baca juga: Data Sebaran Covid-19 di Indonesia 14 Oktober 2021, Jawa Tengah Peringkat 1 di Atas DKI Jakarta

"Masa karantina (lima hari) tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum,” ujar Luhut, dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Kamis (14/10/2021).

Luhut menjelaskan, kedatangan internasional lewat Jakarta dan Manado diperbolehkan bagi semua negara, termasuk yang di luar daftar 19 negara yang diizinkan memasuki pintu masuk perjalanan internasional di Bali dan Kepri.

Ke-19 negara yang dimaksud adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

(Kompas.com/Tribunnews.com)