Breaking News:

Berita HST

Siap Ikut Aturan Produk Wajib Sertifikat Halal, Pelaku UMKM HST Ini Berharap Pengurusan Dipermudah

BPJPH berlakukan kewajiban bersertifikat halal bagi produk obat-obatan tradisional, kosmetik dan barang gunaan kategori sandang

Penulis: Hanani | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda
Salah satu pelaku UMKM di Kalsel menerima penyerahan sertifikat Halal. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berlakukan kewajiban bersertifikat halal bagi produk obat-obatan tradisional, kosmetik dan barang gunaan kategori sandang.

Seperti jilbab, topi, penutup kepala, serta aksesosris lainnya yang biasa diproduksi UMKM.

Namun, pemberlakukan tahap kedua mulai 17 Oktober 2021 tersebut belum diketahui para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Salah satu pelaku UMKM HST, Siti NUrsehat, yang selama ini mengeluti usaha kerajinan berbahan eceng gondok mengatakan, belum mengetahui adanya aturan dari lembanag tersebut.

Baca juga: Menghilang Satu Hari, Pria HST Ini Mengaku Ditawan Makhluk Gaib Lalu Diantar Pulang

Baca juga: BREAKING NEWS: Obat dan Kosmetik Wajib Kantongi Sertifikat Halal Mulai Hari Ini

Baca juga: Hari Jadi Desa Semangat Dalam Batola, Ratusan Pemancing Berlomba Dapatkan Papuyu dan Gabus Terbesar

“Kalau memang produk saya termasuk yang wajib bersertifikat, saya siap saja mengikuti aturan. Namun, saya berharap pengurusannya dipermudah,” sambut Nursehat, Minggu (17/10/2021) 

Menurut Nursehat, selama ini setahu dia hanya produk makanan yang selalu disosialisasikan agar bersertifikat halal.

“Kalau produk kerajinan, tidak tahu. Tapi saya berharap pemerintah memberikan dukungan dan penguatan untuk produk UMKM agar lebih berkembang. Juga memberikan nilai tambah bagi produk yang sudah bersertifikat halal,”katanya.

Nursehat menjelaskan, untuk produk usaha makanan yang dia ketahui selama ini, sebelum bersertifikat halal, adalah mengurus PIRT, baru sertifkat halal.

Dengan adanya sertifikat halal, produk makanan yang dijual bisa dipasarkan lebih luas lagi.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM, kata dia juga membantu mengedukasi pelaku UMKM terkait tata cara mengurus sertifikat halal.

“Tiap tahun, ada untuk mengurus sertifikat halan tersebut secara gratis untuk UMKM,”katanya lagi.

Sedangkan untuk pelaku UMKM non makanan, biasanya mengurus izin usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Selanjutnya mendaftarkan merek dan hak paten jika memiliki produk terbaru.

“Jika wajib sertifikasi halal, saya ikuti saja prosedurnya,” pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved