Berita Kalsel

Kabupaten Kota di Kalsel Minim Serapan Anggaran Dana Dukung Vaksinasi

Banyak daerah kabupaten kota di Kalsel masih minim serapan anggaran dana dukung vaksinasi, padahal total anggaran tergolong besar hingga Rp18 miliar.

Penulis: Milna Sari | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon
Petugas sedang memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 di Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJABARU - Serapan anggaran dana dukung vaksinasi Covid-19 di kabupaten kota Kalsel masih minim.

Bahkan dari total keseluruhan penyerapan anggaran dukungan vaksinasi rata-rata masih 10 persen. Diduga petugas dan operasionalnya tidak dibayar.

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap Senin (18/10/2021) mengatakan per 6 Oktober 2021 kemarin masih banyak daerah yang penyerapan anggaran dukungan vaksinasi masih minim.

Padahal banyak daerah yang anggaran dukungan vaksinasi tergolong besar hingga Rp 18 miliar. Bahkan Kota Banjarmasin tidak menganggarkan dana dukungan vaksinasi.

Baca juga: VIDEO Pembunuhan di Banjarmasin, Terungkap Motif 3 Pelaku Keroyok Korban di Pelambuan

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Periode Oktober 2021 Provinsi Kalsel Ditetapkan Naik Menjadi Rp12.180,57

Baca juga: Jalan Jembatan Pangeran Antasari Banjarmasin Mulus, BPJN Kalsel Sebut Pakai Aspal Teknologi Baru

Dana dukungan vaksinasi sendiri merupakan anggaran tersendiri untuk percepatan vaksinasi di daerah masing-masing.

"Sekarang sedang kami cek, apa petugas dan operasionalnya tidak dibayar atau bagaimana hingga serapan anggarannya masih rendah," ujar Rudy.

Serapan anggaran 10 persen untuk se Kalsel itupun ujar Rudy karena dibantu oleh serapan anggaran oleh Pemprov Kalsel yang sudah 100 persen.

Berdasarkan data BPKP Kalsel hingga 6 Oktober 2021 anggaran dukungan vaksinasi dari Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,1 miliar dan telah terserap 100 persen.

Sedangkan Kabupaten Tanahbumbu masih terserap 0,07 persen atau Rp 12 juta datu Rp 17,5 miliar. Begitu juga dengan Banjar yang masih terserap 2,8 persen atau Rp 525 juta dari Rp 18,2 miliar.

Ditanya jika anggaran tersebut tak terserap sanksi bagi kabupaten kota jelas Rudy tetap akan diberikan teguran oleh Mendagri. Namun hingga kini ujarnya belum ada kepala daerah di Kalsel yang kena tegur Mendagri.

"Harapannya tentu tidak ada yang ditegur, karena jika ada kepala daerah yang ditegur, kami pun juga akan kena," ujarnya.

Rudy berharap daerah segera menyerap anggaran dukung vaksinasi. Terlebih beberapa waktu lalu dilakukan vaksinasi bergerak oleh Gubernur Kalsel yang harapnya dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten kota sehingga serapan dana dukungan vaksinasi bisa terserap lebih banyak.

Sementara Kadinkes Kalsel HM Muslim saat dihubungi tidak menjawab, di chat WhatsApp juga tidak menjawab.

Data serapan anggaran dukungan vaksinasi di Kalsel berdasarkan data BPKP hingga 6 Oktober 2021:
- Kalsel : 100 persen 1,1 miliar
- Banjarbaru : 42 persen atau Rp 1,7 miliar dari 4 miliar
- Kotabaru : 3,4 persen atau Rp 625 juta dari Rp 1,7 miliar
- Tapin : 20 persen atau Rp 852 juta dari Rp 4,2 miliar
- HST : 18 persen atau Rp 636 juta dari Rp 3,3 miliar
- Tabalong : 15 persen atau Rp 1,7 miliar dari 11,3 miliar
- Balangan : 14 persen atau Rp 604 juta dari 4 miliar
- Batola : 13 persen atau Rp 1,9 miliar dari Rp 14 miliar
- HSS : 7,1 persen atau Rp 563 juta dari Rp 7,9 miliar
- Tanahlaut : 3,9 persen atau Rp 152 juta dari Rp 4 miliar
- Banjar : 2,8 persen atau Rp 525 juta dari Rp 18,2 miliar
- Tanahbumbu : 0,07 persen atau Rp 12,9 juta dari Rp 17,5 miliar
- HSU : 0 persen serapan anggaran dari anggaran Rp 8,2 miliar
- Banjarmasin tidak menganggarkan dana dukungan vaksinasi

(banjarmasinpost.co.id/Milna)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved