Breaking News:

Berita Kotabaru

Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat di Kabupaten Kotabaru, Pemkab Kotabaru Upayakan Ini

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di Kabupaten Kotabaru.

Penulis: Herliansyah | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Sosialisasi menyusul meningkatnya angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kotabaru, Selasa (19/10/2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di Kabupaten Kotabaru.

Meningkatnya grafik angka kasus membuat PPPA-Dalduk dan KB Kotabaru mengambil langka cepat.

Pemkab Kotabaru melalui PPPA-Dalduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) pun mengadakan sosialisasi.

Sosialisasi melibatkan dinas terkait, camat, kepala desa, bhabinsa dan bhabinkamtibmas berlangsung di Operation Room Sekretariat Daerah (Setda) Kotabaru, Selasa (19/10/2021).

"Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan," ucap Kepala Dinas PPPA-Dalduk dan KB Kotabaru drg Cipta Waspada.

Baca juga: BNNK Balangan Lakukan Tes Urine Terhadap Petugas dan Napi Rutan Kelas IIB Barabai

Baca juga: Vaksinasi Kurang 50 Persen, Kotabaru PPKM Level 3, Dinkes Tunggu Tambahan 12.000 Vaksin Dosis 2

Baca juga: Soal Jalan Longsor di Desa Tatakan Akses Makam Datu Nuraya, Kadis PUPR Tapin Ungkap Hal Ini

Menurut Cipta, saat ini Kabupaten Kotabaru daerah penyumbang terbanyak ketiga kasus kekerasan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan dengan jumlah 33 kasus pertanggal 18 Oktober 2021. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 28 kasus.

Untuk menekan angka kasus, melalui sosialisasi ini akan dibentuk tim terpadu tingkat desa terkait penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Dengan harapan sehingga seluruh kasus ditingkat desa dapat terjangkau dan tertangani.

Kekerasan perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan.

Selain itu, kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran.

Untuk penanganan kasus kekerasan, sambung Cipta, pihaknya bekerjasama dengan Crisis Center, dan Puspaga untuk selalu menjangkau dan mendampingi serta melakukan mediasi kepada keluarga, korban, maupun keranah hukum.

"Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi," pungkasnya.

Dengan langkah ini, semoga tidak ada lagi penambahan kasus kekerasan.

(banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved