Breaking News:

Rakat Mufakat

Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Bupati HSS Terima Plakat dan Piagam Penghargaan dari Kemenkeu

Pemkab HSS meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2020, sehingga Kemenkeu beri penghargaan yang diterima Bupati Fikry

Penulis: Eka Pertiwi | Editor: Alpri Widianjono
PROKOPIM SETDAKAB HSS
Bupati Hulu Sungai Selatan, H Achmad Fikry, saat menerima Piagam WTP dari Pemerintah RI. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan Piagam Penghargaan Pemerintah RI kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Hal itu atas keberhasilan Pemkab HSS meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

Tidak hanya untuk tahun 2020, Pemkab HSS selama ini telah meraih opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut sejak tahun 2014 atas LHP tahun anggaran 2013.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah di Aula Rakat Mufakat Lantai II Kantor Setdakab HSS, Kota Kandangan, Selasa (19/10/2021).

Penyerahan Piagam WTP Pemerintah RI kepada Pemkab HSS diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, kepada Bupati HSS H Achmad Fikry.

Penyerahan Piagam WTP dari Pemerintah RI kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, H Achmad Fikry.
Penyerahan Piagam WTP dari Pemerintah RI kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, H Achmad Fikry. (PROKOPIM SETDAKAB HSS)

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Sulaimansyah, menyampaikan, penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama Menteri Keuangan kepada Pemkab HSS yang kembali bisa meraih opini WTP.

"Sudah delapan kali berturut-turut, ini sungguh luar biasa. Karena di tengah terpaan pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemkab HSS bisa melalui ini, bisa mempertanggungjawabkan dengan sangat baik, sehingga memperoleh opini WTP," katanya. 

Berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman, Sulaiman menjelaskan, kesepakatan ini seiring dengan tuntutan yang diminta Kementerian Keuangan agar peran kantor wilayah lebih kepada regional keep ekonomis.

"Rata-rata yang menjadi permasalahan yakni tidak nyambungnya link antara kebijakan khususnya fiskal di pusat dengan kebijakan fiskal di daerah," bebernya.

Maka untuk permasalahan ini, Sulaiman mengungkapkan dalam MoU itu Kanwil DJPb Kalsel akan melakukan kajian bersama. Kemudian, akan disampaikan ke pusat.

Bupati Hulu Sungai Selatan, H Achmad Fikry, pada acara penerimaan Piagam WTP Pemerintah RI.
Bupati Hulu Sungai Selatan, H Achmad Fikry, pada acara penerimaan Piagam WTP Pemerintah RI. (PROKOPIM SETDAKAB HSS)

Nantinya, bisa menghasilkan rekomendasi bahwa alokasi APBN di HSS sudah tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan, WTP delapan kali berturut-turut yang diraih ini berkat kerja keras semua OPD untuk terus mengelola aset dan keuangan dengan baik.

"Walaupun pandemi Covid-19 cukup terasa, namun Alhamdulillah tentang audit pengelolaan dana refocusing dan lain lain sudah sesuai standar," katanya.

Ia juga meyakinkan bahwa WTP akan selalu dipertahankan oleh Pemlab HSS. Apalagi saat ini KPK telah melakukan pendampingan terhadap pencapaian delapan area perbaikan MCP yang harus di lakukan.

Berkaitan dengan MoU, ia merasa bersyukur karena akan ada pendampingan perpanjangan Menteri Keuangan di Kalsel. (AOL/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved