Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Kebijakan Relaksasi Pajak Diperpanjang Hingga 21 Desember 2021

Relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada penunggak pajak dilaksanakan Bakeuda Kalsel dari 21 Oktober-21 Desember 2021.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
Instagram samsatbjm2.official
ILUSTRASI - Pelayanan Samsat oleh UPPD Samsat Banjarmasin II, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kebijakan diskon pajak atau relaksasi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan (Kalsel) diperpanjang dua bulan dari 21 Oktober-21 Desember 2021.

Sebelumnya, relaksasi PKB dilaksanakan dari 9 Agustus sampai 9 Oktober dan diberi nama program Bauntung 9.9.  Kelanjutan program tersebut diberi nama Bauntung 21.21.

Kebijakan lanjutan ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu diskon 50 persen pokok pajak, pembebasan denda administrasi pajak, pembebasan sanksi administrasi pajak progresif dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kepemilikan kedua dan seterusnya.

Disampaikan Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji, Kamis (21/10/2021), tidak ada perbedaan persyaratan atau mekanisme antara periode pertama dan kedua.

Dikatakan lelaki yang akrab disapa H Utam ini, target yang dibebaskan juga sama seperti sebelumnya, yaitu Rp 50 miliar.

Baca juga: Ada Samsat Keliling di Terminal Pelaihari, Pedagang dari Batibati Ini Langsung Bayar Pajak Motor

Baca juga: Diskon Pajak Kendaraan Dongkrak Penerimaan PKB, Kini Tersisa Rp15 Miliar dari Target Rp50 Miliar

Hanya saja bedanya target sebelumnya dan saat ini diakumulasi. Dari target Rp 50 miliar sebelumnya tercapai Rp58 miliar, sehingga untuk memenuhi target keseluruhan hanya perlu membukukan Rp 48 miliar.

"Targetnya digabung antara periode pertama dan kedua, jadi tinggal memenuhi target Rp 48 miliar saja lagi," kata dia. 

Pemberian keringanan ini melihat pasca pandemi Covid-19 fokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Di antaranya, meringanjan beban masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Kondisi ini diharapkan mobilitas pergerakan perekonomian bangkit kembali.

Dikatakannya, dengan penambahan pendapatan, maka membantu kas daerah dalam rangka kelancaran pembiayaan pemerintahan dan pembagunan.

Baca juga: Insentif Pajak Dongkrak Pembayaran PKB di Tanahlaut, Sehari Rata-rata Tangani 200 Berkas

Baca juga: BI Kalsel Optimis Ekonomi Kalsel Surplus Hingga Akhir Tahun

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved