Antrean di SPBU Dikeluhkan, Anggota DPRD Kalsel Minta Peran Satgas Pengendalian BBM Dimaksimalkan

Beberapa tempat di Indonesia kini menerapkan fuel card atau kartu pengisian BBM untuk kendaraan tertentu. 

"Namun PT Pertamina sendiri masih menunggu payung hukum untuk kartu tersebut karena sudah beberapa kali rapat dengan pemerintah provinsi namun belum ada kepastian payung hukumnya," ujarnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Inna Yuliani menyatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan BBM Bersubsidi di Kalsel, antara lain membentuk Satgas Pengendali BBM Tertentu hingga melakukan koordinasi dan melayangkan surat gubernur ke BPH Migas serta rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM Bersubsidi.

Inna menuturkan Satgas Pengendali BBM Tertentu ini sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur, kemudian ada pembagian tugasnya serta ada program-program yang dilaksanakan.

Ia menyebutkan seperti dari Badan Intelijen yang turun ke lapangan untuk melihat fenomena adanya antrian di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM, kemudian ada rapat lagi untuk membikin surat edaran untuk menentukan siapa-siapa yang boleh belanja BBM Bersubsidi.

Baca juga: Bantah Kelangkaan Solar di Kalsel, Pertamina Sebut Konsumsi Meningkat Pasca Level PPKM Turun

Langkah lainnya lanjut Inna juga menggelar rapat di Krimsus dan itu sudah dilakukan termasuk rapat di dewan ini dan surat gubernur itu kami sampaikan ke BPH Migas dan selanjutnya kita kawal terus sambil kita juga membantu mengawal mengurai kemacetan akibat antrian di SPBU.

"Kita juga tengah menyiapkan skema pembelian BBM Bersubsidi itu menggunakan kartu supaya tertib pembeliannya untuk mengantisipasi para pelangsir," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)