Breaking News:

DPRD Banjarbaru

Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru,  Pemko Banjarbaru Sampaikan Perubahan Propemperda 2021

DPRD Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna penyampaian Propemperda 2021 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru,

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/siti bulkis
DPRD Banjarbaru menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda Propemperda sekaligus penyampaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Senin (1/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  DPRD Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (1/11/2021). 

Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah ini mengagendakan penyampaian perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021. 

Penyampaian Perubahan Propemperda, menurut Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, diajukan mengacu pada kebutuhan SKPD, yang mana perlu adanya perubahan Propemperda 2021. 

Sebelumnya telah disepakati, sekitar 17 judul raperda menjadi prioritas untuk dibahas menjadi Perda. Namun, ternyata terdapat Raperda yang belum melengkapi beberapa persyaratan administrasi hingga saat ini. 

"Adapun beberapa Raperda yang diusulkan masuk dalam Propemperda 2021, diantaranya Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah tentang retribusi  izin trayek," katanya.

Tarif retribusi ini dapat ditinjau dalam waktu paling lama tiga tahun dengan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian. 

Sementara rancangan raperda yang dibatalkan dalam propemperda, diantaranya raperda tentang rencana tata ruang wilayah. 

Masih dihari dan ditempat yang sama dilakukan pula penyampaian tiga rancangan peraturan daerah Kota Banjarbaru. 

Disampaikan usul inisiatif, diantaranya fasilitas pesantren oleh  Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, ST. 

"Raperda tentang fasilitas pesantren ini dimaksudkan  untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang pesantren," kata Dia. 

Pemerintah, menurutnya, dapat memberikan fasilitas penyelenggaraan pesantren. 

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, Sekda Kota Banjarbaru, Drs H Said Abdullah, Kepala BPBD Banjarbaru, Zaini dan lainnya. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved