Breaking News:

Opini Publik

Menelaah Moratorium Pinjaman Online

Kita belum tahu persis langkah apa yang segera pemerintah ambil saat moratorium ini berlangsung. Yang jelas perilaku pinjol yang kerap meresahkan.

Editor: Syaiful Akhyar

Oleh: Muhammad Ridho Fuadi SH (Legal Intern pada Kantor Hukum Rasyid Rahman & Rekan)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memang belakangan maraknya kasus berkenaan dengan pinjaman online ilegal. Merespons fenomena ini, pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pendirian usaha yang berbasis online tersebut.

“Presiden meminta OJK menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin Pinjol karena maraknya tindak pidana yang dilakukan perusahaan Pinjol terutama yang ilegal atau tidak terdaftar di OJK.” (Tribunnews.com, 15/10/2021).

Pinjaman online sejatinya dikenal untuk layanan penyelenggara yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman.

Landasan hukum pendirian dan pemberian izin dicover melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain kewenangan diatas, OJK juga berwenang mengawasi serta memberikan sanksi.

Kontruksi Hukum
Apa yang menjadi perhatian kita? Pihak yang terlibat dalam hal ini ada 4 kelompok. Pelaku usaha pinjaman online selaku penyelenggara, regulator selaku pembuat kebijakan dan peraturan, pihak yang memberi pinjaman dan masyarakat yang menikmati sarana pinjaman dana.

Kepentingan masyarakat harus diakomodir juga oleh regulator dalam hal ini masih dibebankan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berkenaan perilaku pinjol yang meresahkan masyarakat, seharusnya bermodal perangkat hukum mudah diselesaikan. Akan tetapi payung hukum yang menaungi masalah ekonomi digital belum terbentuk.

Apabila hanya mengacu pada Peraturan OJK, sanksi pidana tidak bisa dimuat mengingat peraturan tersebut levelnya berada di bawah undang-undang. Barangkali jerat hukum yang kurang berat terkesan sepele di mata pelanggar.

Alhasil pemerintah menetapkan penghentian sementara izin baru pinjaman online sebagai langkah perbaikan tata kelola. Moratorium sudah dilaksanakan sejak Februari 2020 lalu.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved