DPRD Kotabaru

DPRD Kotabaru Validasi DTKS Kotabaru Bersama Instansi Terkait, Data Valid untuk Penerima yang Berhak

DPRD Kotabaru melaksanakan rapat kerja dengan dinas terkait mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penulis: Herliansyah | Editor: Syaiful Akhyar
Humas DPRD Kotabaru
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis (kanan), Ketua Komisi III Sujihendara rapat kerja dengan instansi terkait mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - DPRD Kotabaru melaksanakan rapat kerja dengan dinas terkait mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Terlibat dalam rapat kerja antara lain Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tujuannya untuk menyingkronisasikan DTKS yang benar-benar valid, agar program-program bersumber dari APBN bisa mengalir ke masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Seperti diantaranya bantuan sosial hingga program pengobatan gratis yang iurannya sudah .dibayarkan pemerintah pusat ke BPJS.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis. Selain program kesehatan, juga program pendidikan misal beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mulai jenjang SD, SMP, SMA dan beasiswa untuk sarjana.

Oleh karena itu, mendapatkan program-program tersebut diperlukan kevalidan DTKS, salah satu menjadi sumber masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

"Jadi kita (DPRD) mendorong semua pihak agar bisa bekerja sama baik di level desa, diteruskan ke operator di Dinsos. Supaya setiap bulan validasi DTKS bisa dilakukan," katanya.

Menyangkut keluhan disampaikan Dinsos supaya memiliki server sendiri, sambung Syairi Mukhlis, ia dan anggota sepakat apabila anggaran murni 2022 tidak bisa masuk maka di perubahan tahun 2022 dapat diprioritaskan untuk realisasinya.

Harapan Syairi Mukhlis kecarutmarutan DTKS bisa diatasi. Terlebih pada dua bulan ke depan, Dinsos Kotabaru akan kedatangan 5 mahasiswa dari berbagai universitas yang diutus Kemensos.

Ikut serta mendata, memvalidasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan carut marut DTKS di Kabupaten Kotabaru.

"Intinya DPRD siap mensuport semua pihak, agar permasalahan DTKS benar-benar valid dan warga yang menerima bantuan orang yang memang berhak," katanya. (AOL/*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved