Breaking News:

Berita Kalsel

Soal UMP Kalsel 2022, Apindo Kalsel Perlu Menunggu Rilis BPS

Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap daerah biasanya ada perubahan yang cenderung menaik di setiap tahunnya. Lantas bagaimana dengan Kalsel?

Penulis: Salmah | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan, H Supriadi MM 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Upah Minimum Provinsi (UMP) di setiap daerah biasanya ada perubahan yang cenderung menaik di setiap tahunnya. Lantas bagaimana dengan Kalsel?

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan, H Supriadi MM, mengatakan, sampai saat ini Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum memutuskan untuk angka UMP tahun 2022.

“Otomatis kita belum bisa menentukan berapa besaran UMP Kalsel 2022, semua tergantung komponen yang dimasukan ke dalam indikator kenaikan UMP tersebut,” ujarnya.

Ketentuan kenaikan upah buruh diatur berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: BNNP Kalsel Gulung Sindikat Narkoba Lintas Provinsi, Dikendalikan Napi Lapas Karang Intan

Baca juga: Kebakaran di Kaltara : Jago Merah Ludeskan Pabrik Penyulingan Gaharu di Desa Malinau Hulu

Baca juga: Buntut Insiden Kecelakaan Maut Depan Mahligai Pancasila Banjarmasin, Supir Truk Diperiksa Intensif

Kenaikan upah buruh harus didasari oleh beberapa hal, salah satunya tingkat inflasi yang terjadi di daerah masing-masing.

Untuk itu, pihaknya tengah menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi yang akan dirilis dalam waktu dekat.

"Harus berdasarkan inflasi yang ada di provinsi masing-masing itupun year-on-year. Dalam artian dari September ke September dan kami juga masih menunggu ketetapan BPS,” ungkap Supriyad.

Selain itu, indikator kenaikan upah lainnya adala pertumbuhan ekonomi. Namun lagi, Apindo tengah menunggu rilis BPS terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan demikian, penetapan upah minimum tahun depan akan diresmikan setelah rilis resmi BPS keluar.

“Kami berharap BPS dapat merilis segera data tersebut secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang berasumsi dalam menentukan kenaikan upah buruh kali ini,” katanya.

Setelah mendapatkan data dari BPS mengenai indikator inflasi dan pertumbuhan maka dewan pengupahan akan mengadakan sidang pleno untuk menentukan angka UMP 2022 dan selanjutnya diajukan ke gubernur dan diharapkan akhir bulan ini sudah ada keputusan dari gubernur.

“Sepertinya akan tetap ada kenaikan UMP tetapi persentasenya tergantung indikator yang akan dirilis oleh BPS nanti,” tandasnya.

Saat ini memang sepertinya pertumbuhan ekonomi di kalsel sedikit mengalami perbaikan setelah sempat terpuruh di awal awal pandemi.

Naiknya komoditi ekspor seperti perkebunan dan pertambangan batu bara turut mendongkrak perekonomian di Kalsel.

(banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved