Breaking News:

Berita Nasional

Pernyataan MUI Soal Hubungan Intim Tanpa Pernikahan: Ilegal Meski Suka Sama Suka

Permendikbudristek Nomor 30/2021 disorot MUI. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh hubungan seksual tanpa pernikahan bersifat ilegal

intisari online
Ilustrasi. Pernyataan MUI Soal Hubungan Intim Tanpa Pernikahan: Ilegal Meski Suka Sama Suka 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021 disorot Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Permendikbudristek Nomor 30/2021 tersebut dinilai bisa menjadi ambigu lantaran terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap mengandung makna persetujuan seksual atau sexual consent.

Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh hubungan seksual tanpa pernikahan bersifat ilegal.

Baca juga: Hingga Oktober 2021, Capaian Realisasi UPPD Samsat Banjarbaru Kalsel Lampaui dari Rp 8,7 miliar

Baca juga: Mengenal Ruhana Kudus, Wartawati Pertama Indonesia yang Bergelar Pahlawan Nasional

Hal itu lantaran bertentangan dengan norma yang berlaku. Jadi meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, tetap tidak boleh.

"Nah itu gak bisa dilepaskan. Misalnya soal hubungan seksual suka sama suka, tetapi kalau dia tidak dibingkai dengan perkawinan yang sah maka sungguh pun suka sama suka itu tidak diperkenankan. Itu statusnya ilegal maka melegalkan suatu yang ilegal itu perbuatan yang gak berbudaya," kata Asrorun di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Shole.
Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Shole. (tribunnews.com/chaerul umam)

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul MUI: Hubungan Seksual Tanpa Pernikahan itu Ilegal, Meski Atas Dasar Suka Sama Suka.

Meski begitu, Asrorun mengatakan aturan pencegahan kekerasan seksual sangat dibutuhkan.

Menurutnya, aturan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang merendahkan derajat kemuliaan manusia.

"Karenanya seluruh aturan harus didesain dalam kerangka tujuan mulia pendidikan itu dan tidak boleh ada satupun aturan yang mendegradasi kemuliaan manusia," kata Asrorun.

Baca juga: Daftar Harga Handphone Samsung November 2021, Lengkap Mulai Samsung A03 Hingga Z Fold3 5G

Baca juga: Dalangi Pembegalan dan Pemerkosaan di Kebun Sawit Tanbu, Pria Sulteng Diringkus di Tanahlaut

"Jadi kita perlu untuk menghindarkan diri dari aktivitas kejahatan seksual tetapi apa makna kejahatan seksual dan bagaimana mekanisme pencegahannya," tambah Asrorun.

Namun Asrorun menekankan pentingnya memuat peraturan di dunia pendidikan yang sesuai dengan norma yang berlaku.

"Proses pendidikan itu bagian dari proses untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Maka seluruh aturan harus didesain dalam kerangka keadaban dan kebudayaan," kata Asrorun. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved