Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Bakeuda Banjarmasin Sosialisasikan Pajak BPHTB dan Pajak Sarang Burung Walet

Sosialsasi pajak usaha sarang burung walet digelar Bakeuda Banjarmasin di Hotel Best Western Kindai Hotel diikuti notaris, pengusaha, camat, lurah.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/FRANS RUMBON
Badan Keuangan Kota Banjarnasin menyelenggarakan sosialisasi Pajak Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Sarang Burung Walet, Rabu (10/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak sarang burung walet.

Kegiatan yang digelar selama Rabu (10/11/2021) hingga Kamis (11/11) di Hotel Best Western Kindai Hotel ini diikuti notaris, pengusaha Sarang Burung Walet, termasuk Camat maupun Lurah.

Pengelolaan Pajak sarang burung walet selama ini dikelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3). Namun kini mulai dikelola oleh Bakeuda Banjarmasin.

Kepala Bakeuda Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, khususnya terkait dengan Pajak sarang burung walet, pihaknya harus sesegeranya menyelesaikan pencocokan data yang diserahkan DKP3 Banjarmasin dengan data para pengusaha Sarang Burung Walet.

"Dari data yang kami terima, ada kurang lebih 150 titik sarang burung walet di Banjarmasin. Yang kami undang ini ada 150 lebih pengusaha sarang burung walet untuk melakukan pendataan," sebutnya.

Baca juga: Dinas Perkebunan Kalsel Mendata Pelaku dan Potensi Usaha Sarang Walet di HST dan HSU

Baca juga: Belum Ada Eksportir Sarang Walet di Kalsel, Walet Kalsel Dikirim ke Jawa Timur

Selain mengundang para pengusaha pengelola Sarang Burung Walet di Kopta Banjarmasin, pihaknya juga meminta kepada setiap camat dan lurah untuk membantu pendataan usaha tersebut di wilayahnya masing-masing.

"Sampaikan ke kami apabila ada usaha Sarang Burung Walet di wilayah masing-masing, sehingga kami akan turun ke lapangan untuk mengecek dam melakukan pendataan," tambahnya.

Kemudian, Subhan juga menyampaikan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak sarang burung walet ini yang telah dianggarkan DKP3 Banjarmasin sekitar Rp 200 juta.

"Ini akan kami lihat lagi potensi di lapangan apakah ada kemungkinan ini bisa memberikan potensi pendapatan lebih dari yang sudah dianggarkan oleh DKP3 Banjarmasin sebelumnya," ujarnya.

Selain sosialisasi Pajak sarang burung walet, Bakeuda Banjarmasin juga melakukan sosialisasi terhadap pajak daerah BPHTB.

Baca juga: Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Ekspor Sarang Walet

Baca juga: Menjanjikan, Ekspor Albumin Ikan Haruan dan Sarang Walet dari Kalsel

Sampai saat ini, BPHTB di Kota Banjarmasin tidak mengalami perubahan. Dalam artian, selama pandemi Covid-19, pajak dari BPHTB ini bisa bertahan.

"Saat ini pendapatan yang bisa kita terima itu sekitar Rp 34,5 miliar lebih, artinya sudah terealisasi 96 persen. Kami pun tidak menyangka dan bersyukur di masa pandemi ini realisasi pajak bisa setinggi itu," ungkapnya.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Bakeuda Kota Banjarmasin, Ashadi Himawan, menambahkan, pihaknya sudah melakukan pendataan usaha sarang burung walet sesuai data yang diserahkan oleh DKP3 Banjarmasin.

"Pendataan sudah dilakukan, per 1 Oktober 2021 sudah dikelola pemungutan Pajak sarang burung walet oleh Bakeuda Banjarmasin," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved