Breaking News:

Uang Kripto Haram

Fatwa MUI Soal Crypto Currency, Haram Jadi Mata Uang dan Komoditi yang Diperjualbelikan

MUI telah menerbitkan fatwa haram terkait penggunaan mata uang kripto alias crypto currency sebagai mata uang dan komditi. Ini alasannya

PEXELS/WORLDSPECTRUM
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency.Fatwa MUI Soal Uang Kripto, Haram Jadi Mata Uang dan Komoditi yang Diperjualbelikan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mata uang kripto atau crypto currency kian populer di dunia termasuk di Indonesia. Aset digital itupun jadi pilihan sebagian orang sebagai alat untuk berinvestasi.

Bahkan saat ini sudah ada negara yang resmi menetapkan crypto currency Bitcoin sebagai mata uang negaranya. Salah satunya yang menjadi pelopor adalah El Savador, negara di Amerika Selatan.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) punya keputusan lain. MUI telah menerbitkan fatwa uang kripto haram. Fatwa MUI itu terkait penggunaan mata uang kripto alias crypto currency di Indonesia.

MUI menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency atau uang kripto sebagai mata uang hukumnya adalah haram.

Adapun keputusan tersebut direkomendasikan dalam forum Ijtima Ulama yang digelar selama tiga hari di Hotel Sultan, Jakarta, sejak Selasa (9/11/2021) hingga Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini US$ 44.112,32 Per BTC, Analis: Saatnya Beli Crypto Currency

Baca juga: PWNU Jawa Timur Haramkan Bitcoin Cs, Aset Kripto Disebut Mengandung Spekulasi

Topik mengenai mata uang kripto itu dibahas pada Komisi Fikih Kontemporer di Forum Ijtima Ulama.

Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, jual beli uang kripto haram dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015.

Menurut Asrorun terkait hukum cryptocurrency dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015," ujar Asrorun di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i.

Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency.
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. (PEXELS/WORLDSPECTRUM)
Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved