Breaking News:

Tajuk

Kekerasan Seksual

belum ada kerangka hukum yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - DALAM konferensi pers, Jumat (12/11/2021), Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan saat ini situasi kekerasan seksual sudah darurat.

Namun, belum ada kerangka hukum yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

“Banyak sekali dosen dan rektor berbicara kepada saya mengenai masalah ini, tapi mereka tidak tahu cara untuk mengambil tindakan karena belum dikasih payung hukum yang jelas,” kata Nadiem.

Karena situasi kekerasan seksual sudah darurat dan belum dikasih payung hukum yang jelas itulah yang pada akhir mendorong orang nomor satu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.

Kebijakan ini dituangkan lewat Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021.

Ada 21 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam permendikbud ini.

Yakni memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Selanjutnya, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved