Breaking News:

Berita Batola

Sidang Dugaan Tipikor Penguasaan Aset, Mantan Wabup Batola Transfer Dana ke Rekening Kas Daerah

Sidang lanjutan perkara dugaan tipikor dengan terdakwa Mantan Wabup Batola, H Makmun Kaderi digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Dua saksi disumpah untuk memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang tipikor terdakwa Mantan Wabup Batola, H Makmun Kaderi, Senin (15/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang lanjutan perkara dugaan tipikor dengan terdakwa Mantan Wabup Batola, H Makmun Kaderi digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, Senin (15/11/2021).

Dipimpin Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah, dua saksi dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Jaksa Mahardika. 

Kedua saksi yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Batola, H Samson dan Bendahara Penerima BPKAD Kabupaten Batola, Ayu Ekawati. 

Keduanya disumpah sebagai saksi di dalam sidang yang dihadiri langsung oleh terdakwa sambil mengenakan rompi oranye khas tahanan tipikor didampingi Tim Penasihat Hukumnya. 

Baca juga: Korupsi Kalsel : Perkara Kasus Penguasaan Aset, Kasus Mantan Wabup Batola Pernah Jadi Temuan BPK

Baca juga: Korupsi Kalsel : Sidang Kasus Mantan Wabup Batola, Dua Saksi Diperiksa Dalam Persidangan

Baca juga: VIDEO Sidang Perkara Tipikor Mantan Wabup Batola, Terdakwa Hadir Secara Daring

Keduanya digali kesaksiannya melalui sederet pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa, terutama terkait pencatatan aset yang menjadi akar perkara dan sejumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa ke kas daerah

Dimana dalam perkara ini, H Makmun Kaderi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tipikor dengan modus penguasaan aset milik Pemkab Batola berupa ruko tiga pintu di Pasar Handil Bakti secara ilegal dan meraup keuntungan. 

Saksi H Samson di dalam sidang berkali-kali mengatakan, BPKAD Kabupaten Batola hanya berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap aset-aset milik daerah dan bukan secara aktif melakukan klarifikasi terhadap kejelasan status aset-aset tersebut. 

"Itu kewenangan SKPD teknis, terkait ruko Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)," kata H Samson. 

Menurut saksi H Samson, sebelum masuk dalam daftar aset tetap, aset ruko yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemkab Batola ini sebelumnya masuk dalam kategori lain-lain karena masih bermasalah administratif. 

"Yang saya dengar karena masih terdapat angsuran yang belum dibayar, jadi masuk ke aset lain-lain," kata H Samson. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved