Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

PBG Jadi Pengganti IMB, REI Kalsel Berharap Kabupaten Kota Siapkan Aplikasi SIMBG

Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penulis: Salmah | Editor: Hari Widodo
DPD REI Kalsel untuk BPost
Sosialisasi dan workshop pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG, Selasa (16/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Regulasi ini selain terkait dengan masyarakat umum, juga terkait erat dengan operasional usaha para pengembang perumahan.

Penggantian IMB menjadi PBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jadi PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Baca juga: REI Kalsel Dukung Percepatan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tala

Baca juga: Silaturahmi dengan Wabup, DPD REI Kalsel Sharing Tentang Perumahan di Batola

Pasal 347 (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pengajuan PBG tersebut dilaksanakan secara online dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) berupa layanan berbasis web yang dapat diakses melalui simbg.pu.go.id.

Mekanismenya; pendaftaran pemohon, upload dokumen oleh pemohon, verifikasi kelengkapan dokumen oleh dinas teknis, perhitungan retribusi oleh dinas teknis, penyampaian SKRD oleh dinas teknis, verifikasi bukti pembayaran retribusi oleh dinas perizinan, penyampaian SSRD oleh dinas perizinan dan persetujuan penerbitan PBG oleh dinas.

Menanggapi regulasi baru ini, Ketua DPD REI Kalsel H Ahyat Sarbini SHut mengatakan, sebagai pengusaha pengembang mereka patuh dengan peraturan pemerintah dan siap mengikuti aturan baru tersebut.

“Aturan baru ini memberi kemudahan waktu dan biaya sesuai maksud dari Undang Undang Cipta Kerja yang mengendaki memangkas waktu birokrasi,” ujarnya.

Disadarinya pula mungkin tidak semua pengusaha pengembang yang tergabung di REI dapat segera menyesuaikan dengan perizinan sistem digital tersebut, sehingga pihaknya berupaya mengedukasi dan menyediakan tenaga teknis bidang teknologi informasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved