Breaking News:

Berita Nasional

Menkeu: Anggaran Belanja Pemerintah Tahun Depan Rp 2.714,2 Triliun

Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja baik di pusat maupun daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp2.714 triliun untuk belanja

Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu: Anggaran Belanja Pemerintah Tahun Depan Rp 2.714,2 Triliun 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja baik di pusat maupun daerah untuk tahun 2022. Jumlahnya Rp2.714 triliun untuk belanja pemerintah baik pusat dan daerah.

Angka ini lebih rendah dari pagu 2021 yang ditetapkan 2.750 triliun.

Sama seperti tahun ini, pemerintah pun meminta kementerian dan lembaga tetap mengalokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi perkembangan terburuk pandemi covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.714 triliun untuk belanja pemerintah baik pusat dan daerah.

Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Bakal Kembali Dicairkan Pemerintah, Menkeu Sri Mulyani Beri Sinyal

Baca juga: Heboh PPN Sembako, Ini Jawaban Stafsus Menkeu Sri Mulyani : Tak Akan Membabi Buta

Hal itu disampaikan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11/2021).

“Tahun depan kita akan belanja Rp2.714,2 triliun. Ini belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun, sedangkan belanja pemerintah daerah Rp769,6 triliun,” katanya dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp2.714,2 Triliun di Tahun 2022.

Dalam waktu dekat, kata Sri Mulyani, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan diserahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar dapat segera menyiapkan pelaksanaan belanja sehingga dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022.

“Bapak Presiden akan menyampaikan penyerahan DIPA pada akhir bulan ini. Namun, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mulai menyiapkan kementerian/lembaga di dalam pelaksanaan APBN 2022,” ucapnya.

Untuk tahun 2022, lanjut Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga meminta seluruh Kementerian/Lembaga untuk mencadangkan anggaran minimal lima persen dari pagu anggaran untuk mengantisipasi perkembangan situasi pandemi Covid-19.

“Bapak Presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga memberikan atau melakukan pencadangan, sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan Varian Delta di bulan Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). (BPMI Setpres)
Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved