Breaking News:

OTT KPK di HSU

Telusuri Aliran Dana ke Bupati HSU Abdul Wahid, KPK Periksa 10 Orang Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang yang didapat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).

Editor: M.Risman Noor
tribunnews.com
Bupati HSU Abdul Wahid diperiksa KPK, Kamis (18/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sudah resmi ditahan KPK sejak Kamis (18/11/2021) malam.

Penelusuran aliran dan ke Bupati masih menjadi perhatian KPK.

Kemarin, Jumat (19/11/2021) 10 orang saksi diperiksa KPK di Polres HSU.

Pemeriksaan mendalam dilakukan untuk mendalami aliran uang yang didapat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW).

Uang itu diperoleh Abdul Wahid dari pelaksanaan berbagai proyek pekerjaan di Dinas PUPRP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Baca juga: OTT KPK di HSU - Mobil Mewah Disegel KPK, Terparkir di Mapolres HSU

Baca juga: OTT KPK di HSU, Gubernur Sudah Usulkan Penonaktifan Abdul Wahid sebagai Bupati

Pendalaman materi ini diselisik tim penyidik KPK lewat pemeriksaan 10 saksi yang dilakukan di Kantor Polres Hulu Sungai Utara, Jumat (19/11/2021).

"Seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pelaksanaan berbagai proyek pekerjaan di Dinas PUPRP di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga ada aliran sejumlah dana kepada tersangka AW dan pihak terkait lainnya dalam bentuk fee proyek," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Adapun 10 saksi yang diperiksa di antaranya Muhammad Rakhmani Nor selaku Kabid Binamarga, Nofi Yanti selaku Staf bidang rehabilitas/pemeliharaan pengairan PUPRP Kabupaten HSU/PPTK bidang rehabilitas/pemeliharaan pengairan, Syaukani selaku sopir Bupati, Muhammad Reza Karimi selaku honorer pada Humas Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara/ajudan Bupati Hulu Sungai Utara, Amos Silitonga selaku Kabid Cipta Karya.

Kemudian, HM Ridha selaku Staf Bina Marga/Staf di Bina Marga/Pokja, Moch Arifil alias Iping selaku PNS/mantan ajudan Bupati/Kabag Humas Kabupaten HSU/ mantan Kasubag Protokol Kabupaten HSU, Khairussalim selaku PNS/Kabag Pemerintahan Setda Hulu Sungai Utara, Doddy Faisal selaku Staf di Bina Marga/Pokja, dan Almien Ashar Safari selaku Ketua DPRD HSU periode 2019-2024.

Abdul Wahid dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved