OTT KPK di HSU

Geledah Rumah Sekda HSU, KPK Amankan Uang hingga Dokumen dan Alat Elektronik

KPK geledah rumah Sekda HSU, Muhammad Taufik, Jumat (19/11/2021), terkait kasus Bupati Abdul Wahid. Uang, dokumen hingga alat elektronik diamankan

tribunnews
KPK saat merilis tiga tersangka OTT di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara Muhammad Taufik. Penggeledahan dilakukan pada, Jumat (19/11/2021).

Dari sana KPK mengamankan bukti antara lain berupa sejumlah uang, berbagai dokumen, dan alat elektronik. Diduga kuat terkait dengan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

Adapun penggeledahan itu merupakan bagian penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022 dengan tersangka Bupati HSU Abdul Wahid (AW).

Selain menjabat sebagai Sekda HSU, Muhammad Taufik juga dikenal adik kandung dari Abdul Wahid.

Baca juga: Kasus OTT KPK di HSU, Satu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Kalsel Dipanggil

Baca juga: KPK Temukan Sejumlah Uang dan Dokumen di Rumah Sekda HSU, M Taufik Tetap Aktif Berkantor

Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/11/2021), mengatakan analisa lanjutan akan dilakukan oleh tim penyidik dan nantinya segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AW. Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul KPK Sita Uang di Rumah Sekda HSU Muhammad Taufik, Adik Kandung dari Bupati HSU Abdul Wahid.

Diketahui, KPK telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 18 November 2021.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid.

Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid.

Pada sekitar awal 2021, Maliki menemui tersangka Abdul Wahid di rumah dinas jabatan bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara Tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek tersebut.

konferensi pers bupati abdul wahid menjadi tersangka kasus pengadaan barang dan jasa di HSU.
konferensi pers bupati abdul wahid menjadi tersangka kasus pengadaan barang dan jasa di HSU. (youtube KPK RI)

Selanjutnya, tersangka Abdul Wahid menyetujui paket plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee, yaitu 10 persen untuk tersangka Abdul Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

Adapun, pemberian komitmen fee yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp500 juta.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved