Breaking News:

Berita HSU

Kejari HSU Segera Panggil Pihak Pemprov Kalsel Terkait Dugaan Mark Up Pengadaan Tanah Samsat Amuntai

Pihak Kejari HSU segera melakukan pemanggilan terhadap pihak Pemprov Kalsel terkait kasus dugaan mark up pengadaan tanah kantor Samsat Amuntai.

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati
Pengadaan tanah dan pembangunan Kantor Samsat Amuntai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU) terus mendalami kasus dugaan mark up harga pengadaan tanah Samsat Amuntai.

Kejari HSU akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang berkaitan dengan pengadaan tanah pada tahun 2013.

Kasi Pidsus MHD Fadly Arby, SH.M,Kn mengatakan saat ini pihaknya sudah memanggil 10 saksi dan dalam waktu dekat akan memanggil pihak dari Pemprov Kalsel yang terlibat dalam pengadaa tanah.

"Akan kami lakukan pemanggilan segera terhadap Pemprov Kalsel Biro Perlengkapan yang terlibat dalam pengadaan tanah ini," ujarnya.

Sesuai dengan Sprint Dik No. Print-02/O.3.14/Fd.1/10/2021 tgl 28 Oktober 2021 Kasus pengadaan tanah Pada tahun 2013 biro perlengkapan Pemprov Kalsel.

Biro Perlengkapan Pemprov Kalsel melaksanakan pengadaan tanah untuk gedung Samsat Amuntai dengan anggaran sebesar Rp 3.390.720.000 sesuai DPA tanggal 18 Februari 2013 seluas 7.064 meter persegi di Desa Pakapuran Kecamatan Amuntai Tengah.

Pemprov Kalsel membeli tanah dari pemilik tanah bernama H.Syaifullah yang diduga kuat ada penggelembungan harga atau mark up yang dilakukan oleh biro perlengkapan Pemprov Kalsel.

"Ada indikasi kerugian negara dalam pengadaan tanah tersebut, sementara senilai Rp 1.271.520.000," ujarnya. Saat ini Kasus ini dalam proses pemeriksaan saksi dan koordinasi penghitungan kerugian dengan BPKP perwakilan Kalsel.

(banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved