Breaking News:

Berita Bisnis

Dukung Reformasi Perpajakan, KPP Pratama Banjarmasin Sosialisasi UU HPP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Lecture Theater Buildings FEB ULM

Penulis: Salmah | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/salmah
Pemaparan Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin menggelar Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tema Semangat Repormasi, Dukung Pemulihan Ekonomi.

Sosialisasi ini diadakan di Lecture Theater Buildings Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (24/11), dihadiri oleh wajib pajak, konsultan pajak dan akademisi.

Sebagaimana Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pernah mengatakan, reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju.

Indonesia maju adalah cita-cita Indonesia menjadi negara high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2045.

Baca juga: Kebakaran di Banjarmasin, Kapolsek Sebut Tipis Kemungkinan Penyebab Api di Aspol karena Korsleting

Baca juga: Kebakaran di Banjarmasin - Perjuangan Warga Saat Berupaya Padamkan Api di Asrama Polisi

Di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid 19 mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan.

Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi 2,07 persen, jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3 persen.

Penerimaan pajak melemah hingga hanya mencapai 8,33 persen PDB di bawah kondisi rata-rata dalam lima tahun terakhir di angka 10,2 persen, sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam.

APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terlalu dalam.

Untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pascapandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel menjadi semakin diperlukan, untuk itulah, UU HPP lahir.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Tarmizi, mengatakan, sebagaimana diketahui UU HPP telah disahkan pada 29 Oktober 2021 dan akan segera diberlakukan.

Baca juga: Dua WNA yang Diamankan Polisi di Tanbu Tercatat Bervisa Kerja Tenaga Ahli

Baca juga: Kabupaten Tapin Boyong Enam Piala di Puncak Hari Kesehatan Nasional

"Namanya aturan maka harus diseminasi agar masyarakat bisa antisipasi tanpa adanya tafsir-tafsir yang salah," ujarnya.

Lanjutnya UU HPP iti kontennya berlaku berbeda-beda dapat harapannya masyarakat bisa segera mengambil keuntungan atas apa-apa di dalamnya.

Eko Prihariyanto Wibowo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, mengungkapkan hal sama.

"Harapannya diseminasi ini keluar dengan bahasa positif karena pastinya lahirnya UU HPP bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak," pungkasnya.

(banjarmasin post.co.id/salmah saurin)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved