OTT KPK di HSU

Dugaan Suap di HSU, KPK Telusuri Peranan Abdul Wahid dan Maliki dalam Penentuan Pemenang Proyek

KPK menelusuri kongkalikong bupati nonaktif HSU, Abdul Wahid (AW) dengan Maliki (MK) dalam penentuan penggarap proyek di HSU dengan imbalan fee proyek

youtube KPK RI
Konferensi pers bupati abdul wahid menjadi tersangka kasus pengadaan barang dan jasa di HSU. Dugaan Suap di HSU, KPK Telusuri Peranan Abdul Wahid dan Maliki dalam Penentuan Penggarap Proyek 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses dugaan suap proyek insfrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU).

Saat ini lembaga antirasuah itu tengah menelusuri adanya kongkalikong antara bupati nonaktif HSU, Abdul Wahid (AW) dengan Maliki (MK), Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten HSU sekaligus PPK dan KPA.

Kongkalikong itu dalam menentukan penggarap atau pemenang berbagai proyek di Kabupaten HSU dengan imbalan pemberian berupa fee proyek.

Adapun pendalaman materi ini dilakukan lewat pemeriksaan 12 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022 dengan tersangka Abdul Wahid.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Hulu Sungai Utara, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Selain Kasus Suap Infrastruktur di HSU, KPK Juga Bidik Bupati Abdul Wahid Soal Jual Beli Jabatan

Baca juga: Telusuri Aliran Dana ke Bupati HSU Abdul Wahid, KPK Periksa 10 Orang Saksi

"Seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan persetujuan tersangka AW melalui tersangka MK dalam menentukan para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten HSU dengan imbalan pemberian berupa fee proyek," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul KPK Telusuri Kongkalikong Abdul Wahid-Maliki Tentukan Penggarap Proyek di HSU.

Adapun 12 identitas saksi tersebut yakni, Sulaiman alias Haji Sulai, kontraktor (pemilik CV Berkat Mulia); Wahyu Dani, Penanggung Jawab PT Haida Sari, PT Sarana Bina Bersama, PT Harapan Cipta, CV Analisis, CV Ferina; Dewi Septiani, Kasubag Kepegawaian RSUD Pambalah; Ratna Dewi Yanti, Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang.

Berikutnya, Heru Wahyuni, pensiunan PNS (mantan Plt Kepala BKPP Kabupaten HSU); Dewi Yunianti, Dokter RSUD Pambalah Amuntai; Yuli Hertawan, Dinas Pertanian; Handi Rizali, Inspektorat; Muhammad Yusri, BKD; Muhammad Rafiq, Dinas Perindagkop); Jumadi, Satpol PP; dan Danu Fotohena, Dinas Kesehatan.

KPK telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 18 November 2021.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017) dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh Maliki untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid.

Bupati HSU Abdul Wahid diperiksa KPK, Kamis (18/11/2021).
Bupati HSU Abdul Wahid diperiksa KPK, Kamis (18/11/2021). (tribunnews.com)

Penerimaan uang oleh tersangka Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan tersangka Abdul Wahid.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved